Tepat 2014 merupakan periode pergantian presiden dari SBY kepada Jokowi. Saat satu tahun pemerintahan Jokowi, justru subsidi BBM dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dana realokasi subsidi BBM diperuntukan untuk subsidi nonenergi sebesar Rp4,3 triliun, subsidi listrik Rp4,5 triliun, pembayaran bunga hutang Rp3,8 triliun, menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal Rp31,9 triliun, serta dana lain-lain sejumlah Rp18,2 triliun.
Salah satu bentuk alokasi prioritas belanja pemerintah pusat adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sejumlah Rp9,3 triliun, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar Rp2,7 triliun, serta Rp7,1 triliun untuk menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Meskipun skema subsidi diterapkan Jokowi ini berbeda dengan era SBY, tapi stigma terhadap kebijakan subsidi tetap sama,” ujarnya.
Kemudian, ketika kita amati lebih lanjut konsep kebijakan SBY dan Jokowi hampir sama yaitu dengan memberikan subsidi konsumsi kepada masyarakat dengan tujuan agar daya beli masyarakat meningkat, inilah yang membangun stigma dimasyarakat bahwa “siapapun presidennya kehidupan masyarakat akan tetap sama”. Sesuai dengan konsep Consumer behavior.
Seiring dengan meningkatnya subsidi dan pendapatan riil, konsumen dapat mencapai tingkat keseimbangan baru yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh perpindahan titik keseimbangan ke kurva kepuasan yang lebih tinggi, di mana mereka mampu mengakses lebih banyak barang dan jasa tanpa mengorbankan pilihan konsumsi lainnya.
“Dengan daya beli yang lebih besar, konsumen memiliki kesempatan untuk menikmati kombinasi konsumsi yang lebih optimal, sehingga meningkatkan tingkat kepuasan atau utilitas mereka,” tuturnya.
Bagaimana dengan masa Prabowo-Gibran?. Jika merujuk pada visi-misi Prabowo yang menekankan pada kemandirian pangan dan energi, kemungkinan besar subsidi akan difokuskan pada sektor pertanian dan industri dalam negeri.
