NUNUKAN.LK – Kementerian Keuangan (Kemenku) akhirnya mengeluarkan Kabupaten Nunukan, sebagai salah satu daerah di Indonesia yang dikenakan sanksi penundaan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2026. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setkab Nunukan, H. Hamid Geroda, menyatakan, kepastian lepasnya Kabupaten Nunukan
Liputan Kaltara
Pimpin Upacara Hardiknas 2026, Gubernur Kaltaar Serukan Penguatan Pendidikan Nasional
TANJUNG SELOR.LK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 tingkat Provinsi Kaltara yang digelar di Lapangan Agatis. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Pansus DPRD Kaltara Gelar Rapat Pembahasan Sinkronisasi Substansi Rencana RT/RW
TANJUNG SELOR.LK – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Sinkronisasi Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) membahas kawasan permukiman eksisting di Tanah Kuning – Mangkupadi yang masuk dalam Kawasan Peruntukan Industri (KIPI). Rapat dipimpin Wakil
Kisah Andi Nur Syafariyanti Calhaj Nunukan Berangkat Gantikan Ibunya yang Meninggal Dunia
NUNUKA.LK – Suasana haru tangis menyelimuti prosesi pelepasan 138 jamaah Calon Haji (Calhaj) Nunukan yang berlangsung di aula serbaguna lantai 5 kantor Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (01/05). Dari semua Calhaj, terselip nama sepasang saudara kakak beradik, Andi Yakub dan
Pemkab Nunukan Beri Batas Waktu Pemindahan PKL Pasar Tani Alun-Alun 10 Mei 2026
NUNUKAN.LK – Pemerintah Nunukan, Kalimantan Utara, menerbitkan surat pemberitahuan pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tani yang berjualan di areal alun-alun kota Nunukan dengan batas waktu 10 Mei 2026. Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
DPRD Kaltara Percepat Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah
TARAKAN.LK – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Panitia Khusus (Pansus) I terus mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Ketua Pansus I DPRD Kaltara, Hamka, mengatakan dari























