NUNUKAN.LK– Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur mengancam akan memimpin demo mahasiswa dan masyarakat, jika pembayaran ganti rugi lahan Embung Lapri tidak terealisasi hingga 30 Juni 2026. Hal itu disampaikananya Mansur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Nunukan dihadiri Badan
Muh Mansur Ancam Demo Kantor BPN Nunukan Tunt
DPRD Nunukan Beri Batas Waktu Pembayaran Gant
Ketua DPRD Kaltara Hadiri Pengukuhan Gelar Pr
Percepat Pembangunan, Wagub Minta Pengadaan L
DPRD Nunukan Sampaikan 19 Catatan RekomendasiLiputan Kaltara
DPRD Nunukan Beri Batas Waktu Pembayaran Ganti Rugi Embung Lapri 30 Juni 2026
NUNUKAN.LK – DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, memberikan batas waktu kepada Pemerintah Nunujan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan embung Lapri selambatnya 30 Juni 2026. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam, dalam
Ketua DPRD Kaltara Hadiri Pengukuhan Gelar Profesor di Universitas Borneo Tarakan
TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, menghadiri Sidang Terbuka Senat dalam rangka pengukuhan Guru Besar di lingkungan Universitas Borneo (UB), Rabu (29/04/26). Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Lantai IV Gedung Rektorat Universitas Borneo Tarakan, merupakan
Percepat Pembangunan, Wagub Minta Pengadaan Lebih Efektif dan Transparan
TANJUNG SELOR.LK – Ditengah upaya mengejar ketertinggalan dan memaksimalkan potensi daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kualitas pengelolaan anggaran. Hal itu terlihat saat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengguna Anggaran
DPRD Nunukan Sampaikan 19 Catatan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Tahun 2025
NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Kalimantan Utara, memberikan 19 catatan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan tahun anggaran 2025. Cacatan rekomendasi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan Arpiah dan dihadiri Bupati Nunukan,
Kwarda Pramuka Kaltara Teken MoU Wujudkan 1.000 Pramuka Garuda
TANJUNG SELOR.LK – Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pramuka Kaltara Tahun 2026 yang dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan bersama untuk mendukung program 1.000 Pramuka Garuda, Selasa (28/4). Kegiatan yang
Kriminalitas
-
Parlementaria
-
Berita Nunukan
-
Perbatasan Sebatik
Pansus II DPRD Kaltara Matangkan Penyusunan Ranperda Koperasi dan UMKM
SAMARINDA.LK – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Pansus II Muhammad Nasir didampingi Pdt. Robenson Tadem, H. Saleh,
DPRD Nunukan Minta Mutasi ASN Jangan Selalu Digiring Keranah Politik
NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Andre Pratama menilai penyegaran organisasi kepegawaian dalam pelaksanaan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu digiring ke ranah kepentingan politik kepala daerah. “Tiap pergantian presiden sampai kepada daerah pasti ada mutasi pejabat, kegiatan ini
Pemprov Finalisasi Pergub dan RAD-PUG 2025–2029
TANJUNG SELOR.LK – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setda Provinsi Kaltara, Robby Yuridi Hatman, membuka lokakarya finalisasi rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) tahun 2025–2029, Kegiatan
Berita Nasional
-
Ekonomi
Bantah Demosi ASN, Pemkab Nunukan: Pelaksanan Mutasi Atas Persetujuan BKN
NUNUKAN.LK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas protes sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap mutasi yang dilakukan pemerintah daerah pada 07 April 2026. Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa, mengatakan mutasi dilakukan Pemerintah
Pansus II DPRD Kaltara Studi Komparasi Ranperda Koperasi dan UMKM ke Kaltim
SAMARINDA.LK – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi ke Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan
Selama 13 Tahun, Panjang Jalan Aspal di Krayan Hanya 14 Kilometer
NUNUKAN.LK – Pembangunan infrastruktur jalan di daratan tinggi perbatasan Indonesia, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, belum memperlihatkan kemajuan berarti dalam 13 tahun terakhir, ruas jalan aspal masih sepanjang 14 kilometer. “Sejak berdirinya Provinsi Kalimantan Utara tahun 2012, infrastruktur di lima kecamatan
- 1
- 2
- …
- 83
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
