NUNUKAN. LK – Puluhan mahasiswa Nunukan yang tergabung dalam Aliansi Peduli Nunukan menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Nunukan, menuntut perbaikan kualitas pendidikan dan mutu kampus.
“Kami DPRD Nunukan mengawasi CSR perusahaan, apakah perusahaan pertambangan maupun perkebunan sudah berkontribusi dalam dunia Pendidikan,” kata Koordinator aksi, Andi Baso menyampaikan orasinya, Kamis 20/02/2025).
Andi Baso menerangkan, para mahasiswa Nunukan sangat sedikit mendapatkan beasiswa, bahkan pemerintah tidak menyediakan asrama untuk anak – anak di kecamatan wilayah pedalaman yang berkuliah di pulau Nunukan.
Begitu pula terhadap kampus, tidak sedikit kebijakan dosen maupun kampus merugikan mahasiswa. Misalnya, lanjur dia, dosen dengan keahlian akademi ilmu pemerintahan mengajar ilmu teknik sipil.
“Dosen dosen yang mengajar dipaksakan memberikan materi ajar yang tidak linier dengan disiplin keilmuannya, kalau begini bagaimana mungkin mahasiswa bisa cergas,” bebernya.
Orasi yang disampaikan mahasiswa bukanlah hal mengada-ada, Pemerintah Nunukan bersama DPRD bisa melihat langsung kenyataan ini, alasan ini pula yang membuat anak-anak Nunukan malas berkuliah di Nunukan.
Dia menerangkan, hampir setiap tahun penerimaan mahasiswa di kampus Politeknik Negeri Nunukan maupun Universitas Ibnu Khaldun sepi peminat. Anehnya, Pemerintah malah selalu mengatakan alokasi anggaran Pendidikan lebih 20 persen dari APBD.
“Kualitas pendidikan kampus di Nunukan tidak maju karena fasilitas minim, seharusnya pemerintah melakukan perubahan dan pembenahan,” bebernya.
Andi Baso meminta jika pemerintah tidak mampu menyiapkan asrama, izinkan para mahasiswa menempati bangunan rumah dinas DPRD Nunukan di Jalan Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan yang tidak pernah digunakan.
Menurutnya, alangkah lebih baik jika bangunan-bangunan tersebut dihibahkan untuk asrama mahasiswa, ketimbang puluhan tahun dibiarkan kosong tanpa perawatan hingga ditumbuhi semak belukar.
‘’Perumahan DPRD kosong begitu, disisi lain mahasiswa berteriak kesulitan bayar sewa rumah kos. Dari pada terbiar, akan lebih baik dipakai mahasiswa,” ucapnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, wakil ketua DPRD Nunukan, Andi Maryati, bersama ketua Komisi II, Andi Fajrul Syam dan juga Sekretaris Komisi I, Muhammad Mansur berjanji memperhatikan semua tuntutan dan menjadikan skala prioritas ke depan.
“Ini aspiras adik-adik mahasiswa, saya sepakat harusnya ada asrama untuk warga pedalaman yang hendak berkuliah di Nunukan,” kata Andi Fajrul.
Namun begitu, semua tuntutan mahasiswa perlu pembahasan lebih jauh agar keinginan dapat penuhi semua pihak. DPRD siap membantu aspirasi perbaikan dunia pendidikan di Nunukan karena tanpa pendidikan rusaklah anak bangsa.
“Kami akan memanggil pihak kampus Poltek Nunukan dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat pada Senin 24 Februari 2025,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur menerangkan pemerintah Nunukan sudah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pendidikan sekitar 22 persen dari APBD.
“Saya kira anggaran pendidikan sudah cukup besar ya, bahan kami juga sudah mengesahkan APBD tahun 2025 untuk pendidikan sebesar Rp 477 miliar,” terangnya.
Hal penting dari demonstrasi mahasiswa ini adalah tuntutan perbaikan beasiswa, Mansur sepakat meminta pemerintah memperbesar anggaran beasiswa di tahun 2025 agar jumlah penerima lebih banyak lagi.
