Reses Muhammad Nasir, Warga Minta DPRD Kaltara Bantu Penguatan Ekonomi Kerakyatan

NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Muhammad Nasir, merayakan Hari Ayah Nasional yang dipadukan dengan penyerapan aspirasi dewan melalui Reses di kantor DPD PKS Nunukan.

“Reses kali ini cukup unik ya, pesertanya semua para ayah atau lelaki. Mereka menyampaikan aspirasi tentang usulan penguatan ekonomi kerakyatan di Nunukan,” kata Nasir, Sabtu (13/11/2026).

Warga minta DPRD Kaltara dapat memperjuangan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan pengembangan usaha peternakan di wilayah Kabupaten Nunukan.

Dalam persoalan ini pula, warga minta dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM, di tingkat provinsi dan kabupaten lebih aktif turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendampingan.

“Pemerintah harus jemput bola ke lapangan melihat kondisi pelaku UMKM, jangan hanya menunggu proposal,” sebutnya.

Nasir menerangkan, saat ini masih banyaknya pelaku usaha kecil yang belum memahami mekanisme pengajuan bantuan pemerintah, khususnya program yang mensyaratkan pembentukan kelompok usaha.

Warga berharap pemerintah tidak hanya membuka kesempatan dalam pengajuan bantuan, namun juga membantu masyarakat mempersiapkan persyaratan administrasi dan dokumen lainnya yang diperlukan

“Kalau bisa petugas dinas turun ke kelurahan dan lingkungan masyarakat mensosialisasikan bantuan dan membantu pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok usahanya,” ucapnya.

Nasir menilai harapan masyarakat sangat beralasan dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah, jangan sampai pelaku UMKM yang memiliki keinginnan berusaha justru kesulitan mendapatkan bantuan, karena terkendala prosedur administrasi

“Pemerintah harus hadir memberikan kemudahan, bukan membiarkan masyarakat kebingungan mengurus persyaratan,” sebutnya.

Program pemberdayaan ekonomi hendaknya tidak hanya untuk kelompok yang sudah terbiasa berurusan dengan pemerintahan, masyarakat kecil dan pelaku usaha baru merintis harus mendapat diberikan kesempatan sama.

Pendampingan pembentukan kelompok juga harus dilakukan secara benar, bukan sekadar membentuk kelompok untuk memenuhi persyaratan memperoleh bantuan. Sebuah kelompok usaha idealnya dibangun berdasarkan kesamaan kegiatan ekonomi.

“Pemerintah harus mampu menjembatani kesenjangan informasi antara masyarakat dan perangkat daerah penyelenggara bantuan,” tuturnya,