![](http://liputankaltara.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1590.png")
NUNUKAN.LK – Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Muliyono mengaku prihatin atas kriminalisasi dilakukan perusahaan sawit PT Bhumi Seimanggaris Indah (BSI), terhadap warga adat Dayak yang telah menempati wilayah tersebut sejak nenek moyangnya.
Peryataan itu disampaikannya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dan III DPRD Nunukan sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat Dayak yang meminta rasa keadilan ke lembaga legislatif, Jumat (13/11/2026).
“Warga adat Dayak di Kecamatan Sei Menggaris dituduh mencuri hasil buah kelapa sawit perusahaan PT BSI, perkara ini sampai berujung laporan di Polda Kaltara, hingga menyebabkan warga jadi tersangka,” kata Andi Muliyoni.
Andi melihat masalah ini sangat ironi karena kasus sengketa masyarakat melawan perusahaan di Nunukan, malah ditangani Polda Kaltara, apakah perusahaan tidak percaya dengan Polres Nunukan sebagai pemilik wilayah hukum.
“Persoalannya ada di Nunukan, kenapa perkaranya dilaporkan ke Polda Kaltara, kasihan warga kita berjuang sana mencari keadilan,” sebutnya.
Tidak hanya itu, Andi juga mempertanyakan keluhan warga atas perlakuan aparat penegak hukum yang kerap arogan dalam tiap penyelesaian masalah ataupun berhadapan dengan masyarakat di sekitar perkebunan.
Pihak perusahaan jangan menjadikan aparat sebagai tameng pelindung yang dihadap-hadapkan dengan masyarakat, terlebih lagi sampai mengintimidasi dan penyitaan kendaraan warga tanpa prosedur resmi.
“Laporan dari warga, kendaraan mereka disita dan sampai sekarang tidak tahu keberadaannya. Tolong jangan ciptakan ruang publik bahwa aparat beking perusahaan,” tuturnya.
Sementara itu, ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antony mengusulkan adanya mediator imparsial sebagai penengah penyelesaian kasus dugaan kriminalisasi tiga warga adat Dayak Kenyah, Desa Sekalayan, Pedalaman Seimanggaris.
“Jangan mengedepankan ego masing-masing, kalau ada jalan kesana, kita usahakan kasus diselesaikan lewat Restorative Justice),” bebernya.
Saat ini masing masing pihak memiliki sudut pandang berbeda dalam melihat utuh sebuah persoalan. Pihak perusahaan tentu memandang dari sisi legalitas hukum positif, sedangkan masyarakat berpedoman dari segi historis kepemilikan lahan sebagaimana hukum adat.
Kedua perbedaaan ini tidak akan bertemu jika sama-sama mempertahankan hak, perbedaan asumsi, persepsi dan landasan argumentasi, tentu butuh sebuah strategi penyelesaian konflik yang khusus.
“Masalah ini tidak akan menghasilkan win win solution jika masing masing bertahan dengan prinsip yang menurut mereka benar,” jelasnya.
Rian meminta kedua pihak berkonflik sama sama mundur selangkah, menanggalkan ego dan mengalah demi kebaikan bersama. Tidak ada yang bisa membantah bahwa masyarakat adat butuh kehadiran perusahaan, begitu pula sebaliknya, perusahaan memiliki kewajiban mensejahterakan masyarakat sekitar wilayah produksi.
“Mohon tarik laporan di Polda Kaltara. Kita selesaikan secara kekeluargaan dengan harapan masing-masing pihak tidak dirugikan,” ungkapnya.
Untuk diketahui, perusahaan kelapa sawit, PT BSI melaporkan tiga warga adat Dayak Kenyah, yaitu, Kuleh Besan, Lawai dan Oktoris Ngang, atas dugaan pencurian buah kelapa sawit dan penyerobotan lahan ke Polda Kaltara.
Total keseluruhan area yang dikaitkan dengan klaim oleh ketiganya mencapai 265,13 Ha, Tindakan diklaim ditindak lanjuti oleh perusahaan dengan melaporkan ketiganya ke Polda Kaltara, hingga dua dari tiga warga berstatus tersangka.
