Muhammad Nasir : Aspirasi Masyarakat Tetap Diperjuangkan Ditengah Keterbatasan Anggaran

NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Muhammad Nasir, mengatakan pembangunan di wilayah Kaltara, kemungkinan mengalami sedikit kendala karena keterbatasan pendapatan daerah di APBD tahun 2027

Peryataan itu disampaikan Nasir saat menggelar Reses penjaringan aspirasi di daerah pemilihan Kabupaten Nunukan, Kamis 12 November 2026, yang dihadiri kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat.

“Kondisi keuangan Pemprov Kaltara sedang menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan kemampuan anggaran, jadi pembangunan kemungkinan sedikit melambat,” kata Nasir, Jumat (13/11/2026).

Dalam kondisi keterbatasan anggaran, tidak semua aspirasi usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam Reses dapat langsung diakomodasi melalui APBD Pemprov Kaltara.

Untuk itu, Nasir tidak ingin memberikan janji hal yang muluk-muluk kepada masyarakat, namun keterbatasan anggaran bukan alasan bagi dirinya untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat

“Seluruh usulan warga akan dicatat, dipilah, dan dipetakan berdasarkan urgensi kebutuhan serta kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan,” sebutnya.

Untuk program yang menjadi kewenangan provinsi, dirinya akan berupaya memperjuangkannya melalui pembahasan bersama pemerintah dan perangkat daerah terkait.

Sedangkan aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Nunukan akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar tetap memperoleh perhatian dalam usulan pembangunan di tahun berikutnya.

“Kewenangan provinsi akan perjuangkan di provinsi. kewenangan kabupaten komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” jelasnya.

Selain menyerap aspirasi, momentum reses dimanfaatkan Nasir untuk menyampaikan berbagai kegiatan dan hasil perjuangan yang telah dilakukan selama menjalankan amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltara.

Dihadapan warga, Nasir memaparkan sejumlah aspirasi dan program yang telah berhasil diperjuangkan, sekaligus menjelaskan proses panjang dilalui agar usulan dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah.

“Masyarakat perlu tahu bahwa perjuangan aspirasi tidak berhenti pada saat diusulkan, Ada proses administrasi, verifikasi, pembahasan, penentuan prioritas, hingga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah yang harus dilalui,” tuturnya.