NUNUKAN.LK – Perubahan APBD bukan sekadar rutinitas penyesuaian angka-angka fiskal, melainkan instrumen politik anggaran untuk memastikan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan rakyat berpenghasilan rendah, petani, nelayan, serta masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Nunukan, Andre Pratama, dalam rapat paripurna

Parlementariaoleh SebarTweet

NUNUKAN.LK – Kelangkaan Bahan Bakar MInyak (BBM) di perbatasan Indonesia pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, berdampak terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat karena tidak maksimalnya menjalankan usaha maupun pekerjaan. “Ketika BBM langka atau terbatas, maka aktivitas usaha masyarakat ikut terbatas yang pada

Parlementaria, Perbatasan Sebatikoleh SebarTweet

NUNUKAN.LK – Pemerintah Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa

Parlementaria, Pemkab Nunukanoleh SebarTweet

TANJUNG SELOR.LK – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M, menyoroti terbatasnya kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara, dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Pernyataan itu disampaikan Muhammad

Parlementariaoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.