NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama mengaku heran atas beredarnya isu pemalsuan tanda tangan ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa dalam undangan rapat paripurna LKPJ Bupati Nunukan tahun 2024 yang digelar 26 Maret 2025.
“Surat undangan ditandatangani wakil ketua I DPRD Nunukan, Arpiah dan beliau hadir memimpin paripurna. Lalu apakah mungkin ibu Arpiah memalsukan tanda tangannya sendiri,” kata Andre, Kamis (03/042025).
Pelaksanaan paripurna LKPJ Bupati tahun 2024 telah pula dikoordinasikan dengan bagian persidangan dan bagian umum Sekretariat Dewan (Sekwan) selalu penyelenggara serta pembuat surat undangan paripurna.
Andre menjelaskan, rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua I DPRD Nunukan, Arpiah bersama wakil II DPRD Nunukan Hj. Maryati dinyatakan sah karena jumlah anggota DPRD yang hadir memenuhi syarat kuorom.
“Sekali lagi kami tegaskan tidak ada pemalsuan tanda tangan. Paripurna LKPJ digelar atas persetujuan 5 fraksi DPRD Nunukan,” tuturnya.
Penyebar isu tanda tangan palsu tidak memahami persoalan dan dipastikan tidak hadir di paripurna, karena paripurna tertanggal 26 Maret 2025 bukanlah undangan pukul 10:30 Wita, namun melainkan undangan pukul 13:00 Wita.
Andre menerangkan undangan paripurna LKPJ pukul 10:30 Wita dibatalkan lantaran jumlah anggota yang hadir tidak kuorum, sehingga masing-masing ketua fraksi DPRD berinisiatif menggelar rapat bersama wakil I dan wakil II DPRD Nunukan.
Kolektif kolegial-Musyawarah Mufakat.
Harus diakui bahwa belum ada semangat kolektivitas dan kolegalitas sehingga pimpinan DPRD merasa haknya dilangkahi oleh koleganya.
Selanjutnya, perlu lagi komunikasi yg baik di internal lembaga agar setiap keputusan atau kebijakan selalu mengedepankan semangat kolektif kolegial