![](http://liputankaltara.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1590.png")
NUNUAN.LK – Pemerintah Nunukan terus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran secara berkala, dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna menjaga kesinambungan fiskal dan memastikan pencapaian target pembangunan daerah dapat terlaksana secara optimal.
Pernyataan itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Setkab Nunukan, Raden Iwan Kurniawan saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2026.
Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi bahwa pembangunan infrastruktur dasar tetap perlu menjadi perhatian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan pada APBD perubahan,” kata Iwan, Jumat (18/09/2026).
Terkait dengan permasalahan banjir yang terjadi secara berulang di sejumlah wilayah Pulau Sebatik, pemerintah daerah menyadari bahwa penanganannya memerlukan pendekatan yang terpadu, terencana, dan berkelanjutan.
“Keterpaduan antara pembangunan jalan, drainase, normalisasi sungai, penataan kawasan permukiman, dan pengendalian banjir akan terus diperkuat dengan tetap memperhatikan skala prioritas, kewenangan, serta kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Saran dan pendapat fraksi DPRD Nunukan agar dilakukan pemerataan pembangunan akan menjadi mempertimbangkan penting dengan tetap memperhatikan kebutuhan, karakteristik wilayah, tingkat kesulitan geografis, serta kondisi masing-masing wilayah.
Begitu pula terhadap kondisi infrastruktur di Kecamatan Sembakung seperti rumah dinas, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, jalan desa, serta jembatan jerambah yang memerlukan perbaikan.
“Pemerintah akan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan penilaian kondisi secara teknis untuk menentukan tingkat urgensi dan skala prioritas penanganannya,” terangnya.
Dalam penguatan sektor pertanian dan ekonomi masyarakat, Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas, dukungan terhadap sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan pelaku usaha, pengembangan UMKM.
Kemudian, pada bidang pendidikan dan kesehatan, Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pemerataan akses, kualitas sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta mutu pelayanan kepada masyarakat.
Kita terus berkomitmen melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap program pembangunan agar semakin tepat sasaran, efektif, efisien, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” bebernya.
Dengan sinergi antara Pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, produktif, dan sejahtera.
