![](http://liputankaltara.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1590.png")
NUNUKAN.LK – Proyeksi pendapatan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan, tahun 2027 setelah penyesuaian mengalami perubahan dari Rp.1.396.877.915.096 jadi Rp.1.407.042.493.096 atau naik 0,72 persen (Rp10 miliar)
Penjelasan itu disampaikan Bupati Nunukan, Irwan Sabri saat membacakan nota keuangan Rancangan Peraturan (Raperda) APBD tahun 2027, di Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Senin (09/11).
“Pemerintah Nunukan perlu menyampaikan secara terbuka bahwa selama proses penyusunan RAPBD 2027, terdapat perkembangan informasi mengenai rancangan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat,” kata Irwan, Selasa (10/11/2026).
Selisih anggaran yang menyebabkan kenaikan 0,72 persen tersebut berkaitan dengan perubahan komposisi pendapatan transfer pemerintah pusat, termasuk perkembangan informasi dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana desa.
Meski secara total proyeksi pendapatan menunjukkan selisih yang relatif terbatas, perubahan komposisi transfer dapat membawa konsekuensi penting terhadap ruang fiskal, peruntukan dana, waktu pelaksanaan kegiatan, dan prioritas penganggaran.
“Kami tidak memandang perubahan angka pendapatan semata-mata sebagai kenaikan kemampuan keuangan yang dapat langsung dibelanjakan secara bebas,” tuturnya.
Pada saat yang sama, dari identifikasi kebutuhan dalam skenario penyesuaian yang masih memerlukan pendalaman terdapat proyeksi kebutuhan belanja sebesar Rp.1.607.042.493.096.
Besaran ini lebih tinggi Rp.185.164.578.000 dibandingkan belanja dalam RAPBD awal. Apabila keseluruhan skenario ini dipertimbangkan, terdapat potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp.200.000.000.000 yang belum dapat dinyatakan sebagai struktur RAPBD final.
Angka-angka penyesuaian ini adalah informasi perkembangan fiskal dan bahan pencermatan awal, bukan penggantian sepihak terhadap angka RAPBD yang secara resmi disampaikan pada rapat paripurna hari ini.
“Penetapan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selanjutnya akan mengikuti mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRD,” sebutnya.
Dalam menindaklanjuti perkembangan keuangan, pemerintah daerah akan melakukan penelaahan dan rasionalisasi kegiatan, pengendalian belanja yang belum mendesak, penajaman program prioritas, serta efisiensi belanja operasional.
Langkah penyesuaian dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan belanja yang bersifat wajib, pelayanan dasar, kewajiban terhadap pihak ketiga, serta kepentingan masyarakat.
Pemerintah juga sedang mencermati kemungkinan alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk penjajakan skema pinjaman melalui lembaga keuangan bukan bank, baik melalui skema reguler maupun skema penugasan apabila tersedia dan memenuhi ketentuan.
Salah satu aspek yang akan dikaji adalah posisi kewajiban transfer atau kurang bayar dari pemerintah pusat kepada daerah, termasuk kepastian dasar hukum, besaran, waktu penerimaan, dan kelayakannya dalam struktur pembiayaan.
Adapun untuk defisit sebesar Rp.25.000.000.000 pada RAPBD tahun 2027 akan ditutupi melalui penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2026 sebesar Rp.25.000.000.000
“Defisit anggaran tahun 2027 nantinya ditutupi lewat Silpa tahun 2026. Dengan demikian, defisit anggaran direncanakan nihil,” bebernya.
