![](http://liputankaltara.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1590.png")
NUNUKAN.LK – Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan, melaksanakan Bimtek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara.
Pelaksanaan Bimtek dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, Asdep Infrastruktur Pemerintahan BNPPRI DR. H. Bakri Siddiq, kepala OPD di lingkungan Pemkab Nunukan dan para Camat serta Kades.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Nunukan, Muhammad Amin, mengatakan Bimtek ini sebagai bentuk perhatian terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia.
“Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada penguatan keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga harus diiringi dengan kemajuan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Amin, Rabu (11/11/2026)
Kabupaten Nunukan memiliki posisi sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan memiliki banyak desa yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan.
Pembangunan desa menjadi salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian bersama, mengingat kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa yang ada di dalamnya.
“Aparatur kecamatan dan desa dituntut memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, memberikan pelayanan masyarakat, menyusun perencanaan, serta mengelola anggaran desa secara tepat dan bertanggung jawab,” ujarnya
Melalui pelaksanaan Bimtek, para peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas, terutama dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing desa.
Amin juga menekankan agar kegiatan ini tidak sekadar forum penyampaian materi, tetapi dimanfaatkan sebagai ruang diskusi, berbagi pengalaman, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa.
“Selain peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintahan juga menjadi perhatian penting,” sebutnya.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan tidak dilaksanakan secara sendiri-sendiri.
Kepada para camat dan kepala desa, Amin berpesan agar mengikuti Bimtek dengan sungguh-sungguh serta menerapkan ilmu dan pengetahuan diperoleh untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin desa-desa di Kabupaten Nunukan terus berkembang, semakin maju, mandiri, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” harapnya.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, menyebutkan pemerintah pusat terus mendorong kerja sama antar desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, termasuk melalui penguatan kelembagaan ekonomi dan pembentukan BUM Desa Bersama.
Percepatan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar desa-desa di wilayah perbatasan mampu tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus menjadi beranda depan NKRI.
