Bupati Nunukan Sampaikan Nota RAPBD 2027, Pendapatan Daerah Direncanakan Rp 1,396 Triliun

NUNUKAN.LK – Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, H. Irwan Sabri, menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 di rapat paripurna DPRD Nunukan, Senin (09/11/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin wakil II DPRD Nunukan, Hj, Maryati dan dihadiri Wakil II DPRD Nunukan Arpiah, bersama sejumlah perwakilan pejabat Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Nunukan.

Dalam nota keuangan Raperda APBD 2027, Irwan mengatakan bahwa pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.396.877.915.096.  Target pendapatan tersebut terdiri Pendapat Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan asli daerah sebesar Rp.110.264.106.599 bersumber dari pajak daerah rp.51.316.931.650,00, retribusi daerah Rp.58.300.028.624 serta lain-lain PAD yang sah Rp.647.146.325,00.

Kemudian, pendapatan transfer Rp.1.276.389.692.192 terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat Rp.1.198.947.771.000 dan pendapatan transfer antar daerah Rp.77.441.921.192 dan lain-lain pendapatan daerah sah Rp.10.224.116.304.

Struktur anggaran tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat ditopang oleh sumber transfer. Oleh karena itu, upaya penguatan kemandirian fiskal akan dilakukan secara bertahap melalui perbaikan kualitas pelayanan pajak dan retribusi.

“Termasuk pemutakhiran basis data pendapatan, peningkatan kepatuhan, serta optimalisasi potensi daerah tanpa menambah beban masyarakat secara tidak proporsional,” kata Irwan, Senin (09/11/2026).

Irwan menerangkan, RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp.1.421.877.915.096. Belanja daerah tersebut dialokasikan dalam empat kelompok masing-masing, belanja operasi sebesar Rp.1.109.230.774.349 yang mencakup belanja pegawai Rp.674.315.010.957.

Belanja barang dan jasa sebesar Rp.409.245.407.884, belanja subsidi sebesar Rp.10.165.183.199,00, belanja hibah sebesar Rp.14.101.414.309, serta belanja bantuan sosial Rp.1.403.758.000.

Alokasi belanja operasi diarahkan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pemerintahan serta kebutuhan operasional berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan setiap pengeluaran benar-benar diperlukan dan menghasilkan manfaat.

Adapun belanja modal Rp.186.839.275.708 meliputi belanja peralatan dan mesin Rp.15.294.707.496, gedung dan bangunan Rp.20.404.586.208,00, jalan, jaringan, dan irigasi Rp.150.515.402.135,05, aset tetap Rp.101.429.868 dan aset lainnya Rp.523.150.000.

Terhadap belanja modal, Pemerintah Nunukan akan dipergunakan decara selektif kepada pembangunan dan pemeliharaan kapasitas pelayanan publik, serta infrastruktur mendukung konektivitas maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

“Prioritas pelaksanaan anggarannya harus mempertimbangkan kesiapan kegiatan, pemanfaatan, dan kemampuan pendanaan daerah,” sebutnya.

Untuk belanja tidak terduga Rp.10.000.000.000 diperuntukan guna mengantisipasi kebutuhan yang memenuhi kriteria penganggaran belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan belanja transfer berupa bantuan keuangan Rp.115.807.865.037. Irwan memastikan pelaksanaannya tetap memperhatikan kewajiban dan ketentuan alokasi yang berlaku.