Seluruh C-PMI dipastikan tidak memiliki dokumen paspor. Adapun barang bukti diamankan 1 unit speedboat mesin 40 PK, 1 buah koper pakaian, 5 buah tas berisi pakaian, 2 buah kotak berisi makanan dan 5 buah kantong plastik berisi makanan ringan.
“Dalam tas ditemukan juga 5 Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik C-PMI dan 7 unit handphone berbagai merk. Para C-PMI dan barang bukti diserahkan ke BP3MI Nunukan,” bebernya.
Sementara itu, Kasi Penempatan BP3MI Nunukan, Wina Veronika Anggalo menyampaikan terima kasih kepada tim SFQR Lanal Nunukan yang berhasil menggagalkan penyelundupan tenaga kerja ke wilayah Malaysia.
“BP3MI sangat terbantu dengan peran TNI AL dan aparat lainnya dalam mengamankan perdagangan orang ke luar negeri,” tuturnya.
Rombongan C-PMI yang terjaring dalam patroli Lanal Nunukan sangat memungkinan dapat disalurkan bekerja ke luar negeri, selama orang-orang tersebut mampu memenuhi pengurusan dokumen resmi dari pemerintah.
Kalaupun tidak mampu memenuhi syarat sebagai pekerja luar negeri, BP3MI masih memiliki metode lain dalam mempekerjaan dengan cara menyalurkan orang-orang tersebut ke perusahaan di wilayah Nunukan.
“Jika kedua saran ini tidak terpenuhi, mereka terpaksa dipulangkan ke daerah asal masing-masing menggunakan biaya pemerintah,” jelasnya.
Sebelum menerima pelimpahan perkara, BP3MI Nunukan telah melakukan wawancara singkat dengan 7 orang C-PMI, dimana para calon pekerja mengaku keberangkatan ke Malaysia merupakan kedua kalinya.
Keberadaan mereka di Indonesia hanya sebatas cuti kerja, sehingga para C-PMI berniat untuk kembali ke Malaysia, menggunakan jasa pengurus dengan biaya tiap orang sebesar RM 400 atau setara Rp 1.360.000
“Awal masuk ke Malaysia tidak pakai paspor, jadi pulang ke Indonesia lewat ilegal. Mereka menggunakan jasa pengurus agar mudah kembali masuk Malaysia,” jelasnya.
