Supa’ad Minta Bantuan Nelayan Tak Terhambat Beda Wilayah Administrasi

oleh -
oleh
Anggota DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto

TANJUNG SELOR.LK– Perbedaan wilayah administrasi kependudukan masih menjadi kendala bagi sebagian nelayan dan petambak di Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto, dalam rapat koordinasi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Tanjung Selor.

“Administrasi kependudukan tidak semestinya membuat masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh bantuan, selama berada di Kaltara, maka mereka seharusnya bisa,” kata Supa’ad, Rabu (18/11/2026).

Supa’ad menerangkan, sebagian besar nelayan dan petambak yang aktivitas usahanya berada di wilayah berbeda dengan alamat yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) gagal mendapatkan bantuan.

Tidak sedikit masyarakat dengan KTP domisili Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan memiliki usaha di wilayah geografis di Kabupaten Bulungan. Perbedaan domisili dengan tempat usaha ini jadi penghadang mereka masuk data penerima bantuan.

“Kondisi ini kerap menimbulkan persoalan ketika masyarakat hendak mengakses bantuan sarana dan prasarana usaha, tapi ditolak pemerintah karena perbedaan data,” sebutnya.

Dalam persoalan ini, Supa’ad meminta adanya kesamaan pemahaman dan koordinasi antar daerah agar persoalan batas administrasi tidak menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Menurut saya, harus ada sinkronisasi kebijakan agar perbedaan administrasi wilayah tidak menjadi penghambat bagi masyarakat,” tegasnya.

Politisi Partai NasDem asal Kota Tarakan ini meminta persoalan tersebut dapat dibahas secara konkret, sehingga ada kejelasan mekanisme penyaluran bantuan bagi masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi lintas wilayah.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus tetap memperhatikan ketentuan dan kewenangan masing-masing daerah.

“Saya ingin persoalan ini ada solusinya agar nelayan dan petambak dapat mengakses bantuan tanpa persoalan batas wilayah,” tuturnya.

Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI, Edi Suryanto, mengingatkan agar setiap kebijakan dan program pemerintah daerah dijalankan secara akuntabel. Terlebih, dalam pengelolaan bantuan maupun penggunaan anggaran negara.

“Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat sejumlah aspek hukum yang harus diperhatikan, kami mengapresiasi ketertiban tata kelola pemerintahan yang sudah berjalan sesuai aturan,” sebutnya.

Sebagai salah satu langkah penyelesaian persoalan lintas kewenangan, KPK mendorong penguatan koordinasi formal antar pemerintah daerah dalam setiap pelaksanaan program yang bersentuhan dengan masyarakat.

“Saya kira mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan program dan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.