Fraksi Gerindra DPRD Nunukan Beri Cacatan Stategis Terhadap Dua Raperda Usulan Pemerintah

oleh -
oleh
Juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Nunukan Siti

NUNUKAN.LK – Juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Nunukan Siti Musdalifah, menyampaikan beberapa catatan, pertanyaan, dan penekanan strategis dua pengusulan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Peryataan itu disampaikan Musdalifah saat membacaka  pandangan umum fraksi terhadap dua Raperda usulan Pemerintah yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

“Setelah mengamati dan mencermati nota pengantar Raperda, Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan dan penekanan strategis,” Musdalifah, Rabu (18/11/2026).

Fraksi Gerindra menekankan agar substansi Raperda RP3KP selaras sepenuhnya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD).

Penyelarasan ini mutlak diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih peruntukan lahan, alih fungsi lahan pertanian produktif secara tidak terkendali, maupun pembangunan di kawasan lindung dan rawan bencana.

Keberpihakan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan komersial pengembang.

Untuk itu, Fraksi meminta penjelasan konkret mengenai skema pemenuhan hunian layak dan terjangkau bagi MBR, termasuk penerapan konsep hunian berimbang serta kemudahan akses pembiayaan dan perizinan.

Kemudian, fraksi Gerindra juga mendorong Raperda Penanganan Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) memuat peta jalan (roadmap) yang terukur dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta pengentasan

“Kami meminta data mutakhir terkait luasan kawasan kumuh di daerah kita serta strategi kolaborasi pendanaan antara APBD, APBN, dan program tanggung jawab sosial perusahaan, sebutnya.

Sedangkan terhadap Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Fraksi menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengajukan Raperda ini.

Gerindra bahwa keberadaan perumahan dan permukiman kumuh bukan sekadar persoalan tata ruang fisik, melainkan menyangkut harkat hidup manusia, kesehatan lingkungan, kerentanan sosial, serta wibawa tata kelola pemerintahan daerah.

“Oleh karena itu, hadirnya payung hukum di tingkat daerah menjadi kebutuhan mendesak agar penanganan kawasan kumuh tidak lagi bersifat parsial atau tambal sulam,” jelasnya.

Fraksi kami memandang bahwa aspek pencegahan jauh lebih murah dan efektif dibandingkan penanganan saat kawasan sudah telanjur padat dan kumuh. Untuk itu, Gerindra meminta ketegasan regulasi terkait pengawasan dan pengendalian pertumbuhan permukiman baru.

Fraksi Gerindra mempertanyakan bagaimana skema hukum yang disiapkan dalam Raperda ini untuk mengatasi persoalan legalitas lahan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak dasar warga serta asas keadilan social,” terangnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.