NUNUKAN.LK Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Pemerintah (Pemprov) Kaltara, Marni K menerangkan pada tahun 2024 DLH Pemprov Kaltara, menerima laporan dari Koordinator Federasi Serikat Buruh Kaltara terkait pendangkalan sungai Krasi.
“Laporan yang masuk sungai Krasi, sedangkan sungai Sungai Urad dan Sungai Pasir Linuang Kayam tidak diinformasikan, jadi kami hanya mengunjungi sungai Krasi,” kata Marni menyamapaikan di RDP DPRD Nunukan, Senin (06/10/2025)
Terhadap hasil penelitian, DLH Pemprov Kaltara selanjutnya menerbitkan surat sanksi administrasi kepada PT MIP untuk melakukan normalisasi sungai Krasi karena terjadi banyaknya sisa-sisa kayu hanyut di sungai.
Salah satu sanksi diberikan adalah meminta pihak perusahaan memasang tiang-tiang pancang di tepi sungai guna menjaring sisa-sisa kayu-kayu tidak hanyut ke hilir sungai yang bisa mengganggu aktifitas nelayan.
“Kami mohon maaf tidak ke sungai Sungai Urad dan Sungai Pasir Linuang karena tidak masuk laporan, tapi sudah disampaikan PT MIP tetap harus normalisasi sungai,” terangnya.
General Manager PT MIP Nunukan, M. Robert Boron menerangkan, PT MIP secara berkala melakukan evaluasi terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang hasilnya dilaporkan ke pemerintah pusat tembusan DLH Kaltara.
“Tiap triwulan RKL dan RPL Amdal, kalau ada kondisi mengarah ke pencemaran lingkungan tentunya laporan itu akan ditegur pemerintah pusat dan Kaltara,” jelasnya.
Perusahaan sangat bertanggung jawab bukan hanya terhadap pengelolaan lingkungan sesuai izin diberikan. Kalaupun ada pencemaran terhadap sungai, tentunya harus ada pengujian terhadap kualitas air.
Soal tuntutan ganti rugi masyarakat adat, Robert meminta DLH Kaltara melakukan pengecekan lingkungan yang hasilnya dibawa dalam forum DPRD untuk dibahas guna solusi penyelesaian masalah.
