TANJUNG SELOR.LK – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat audiensi bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) membahas penguatan program kesehatan reproduksi, kependudukan, serta rencana pembentukan kepengurusan PKBI
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, menjadi krusial mengingat tantangan demografi Kaltara sebagai wilayah perbatasan yang memiliki mobilitas penduduk tinggi serta tren peningkatan kasus kesehatan tertentu.
Dalam arahannya, Syamsuddin Arfah merumuskan tiga poin utama dukungan legislatif, yakni persetujuan prinsip pembentukan PKBI Kaltara, penetapan prioritas isu seperti HIV/AIDS, stunting, dan kesehatan reproduksi remaja,
“Kita mendorong adanya sinergi antar PKBI dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB,” kata Syamsuddin, Rabu (06/05/2026).
Sekretaris Komisi IV, Ruman Tumbo, menekankan perlunya penguatan pencegahan melalui peran PKBI. Hal sama disampaikan Vamelia, yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. termasuk potensi rekrutmen keanggotaan PKBI yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, hingga aktivis muda.
Anggota Komisi IV lainnya, Listiani, menuturkan bahwa DPRD akan mendorong pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi terkait fasilitasi kantor dan dukungan program.
Sementara itu, Ketua PKBI Nasional, Dr. Ichsan Malik, memaparkan bahwa organisasi yang telah berdiri sejak 1957 ini berencana menjadikan Kaltara sebagai daerah ke-26 dalam struktur organisasinya.
“Fokus utama PKBI adalah mewujudkan keluarga bertanggung jawab melalui lima dimensi yakni kelahiran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan masa depan,” jelasnya.
Selama ini, operasional PKBI di wilayah Kaltara, khususnya PKBI Tarakan masih berada di bawah koordinasi PKBI Kaltim.
“Dengan pembentukan PKBI daerah secara mandiri di Kaltara, kami berharap jangkauan program terhadap kelompok rentan, edukasi masyarakat, dan layanan kesehatan reproduksi dapat lebih luas dan mandiri,” ujar Ketua PKBI.
Berdasarkan audiensi dan data dari Dinas Kesehatan Kaltara, bahwa angka kasus HIV di Kaltara mencapai hampir tiga kali lipat dari target nasional. Kondisi ini diperberat dengan stigma sosial dan mobilitas tinggi di wilayah perbatasan yang menyulitkan penjangkauan penanganan medis bagi penderita.
PKBI komitmen inklusivitas dalam kepengurusan dengan melibatkan sedikitnya 50 persen perempuan dan 20 persen remaja. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi hingga ke kalangan generasi muda sebagai upaya menekan perilaku berisiko.
“Dengan pembentukan PKBI di Kaltara, kami berharap jangkauan program terhadap kelompok rentan, edukasi masyarakat, dan layanan kesehatan reproduksi dapat lebih luas dan mandiri,” terangnya.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan bahwa hasil pertemuan akan segera ditindaklanjuti secara administratif dan koordinatif oleh DPRD
