NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Nunukan membahas dermaga tradisional Haji Putri Nunukan, status ilegal sempat ricuh diwarnai aksi banting mikropon dan membalik meja oleh anggota DPRD Nunukan.
Rapat yang dipimpin ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mulyono, awalnya berjalan lancar membahas kepemilikan lahan dermaga, hingga musibah kecelakaan laut berulang kali menewaskan penumpang di dermaga Haji Putri.
Ditengah berjalannya rapat, anggota DPRD Nunukan Saddam Husein, memotong pembicaraan anggota DPRD Nunukan, Andi Fajrul, yang nilainya terlalu bertele-tele tidak jelas dalam membahas persoalan.
“Dari tadi pembahasan ini muter-muter tidak selesai, Kita jangan berperilaku layaknya penyidik masuk ranah instansi lain, serahkan persoalan teknis ke instansi pemerintah yang paham akan aturan,” kata Saddam, Senin (25/08/2025).
Sadam juga menegur agar pimpinan rapat untuk mengatur jalannya pembahasan lebih mengarah ke hal objektif, tidak perlu mengulang-ulang pertanyaan yang sudah dibahas di awal rapat.
“Focus membahas bagaimana cara melegalkan dermaga Haji Putri, soal kepemilikan lahan dan perizinan kepelabuhan serahkan ke Dinas Perhubungan (Dishub) dan KSOP Nunukan,” terangnya.
Kalimat teguran Saddam berlangsung memicu keributan, dimana anggota DPRD Nunukan, Hendrawan mengambil microphone dan membantingnya ke meja. Politisi partai Nasdem ini meminta agar rapat membahas poin-poin penting saja.
Tidak hanya Hendrawan, anggota DPRD Nunukan, Donal ikut bertindak dengan membalik meja rapat, Donal menerangkan persoalan dermaga Haji Putri sudah pernah dibahas, namun tidak menghasilkan apapun.
“Sudah berapa kali dibahas soal ini. Kita anggota DPRD hanya berdebat-debat, bergaya adu kepintaran bicara, tapi hasil rapatnya tidak ada,” ujarnya.
Pelayaran dini dermaga Haji Putri di awal tahun 2025 memakan korban 8 orang, musibah kecelakaan laut kembali terjadi Juli 2025 dengan menewaskan 2 orang penumpang, rentetan kejadian ini tanpa ada santunan dari Jasa Raharja.
