Pansus I DPRD Kaltara Desak Pemerintah Benahi Sertifikasi Aset Milik Daerah

TANJUNG SELOR.LK – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Ladullah, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, segera membenahi pengelolaan barang milik daerah dalam bentuk percepatan sertifikasi, transparansi penyewaan, hingga optimalisasi aset yang belum produktif

Desakan itu disampaikan Ladullah, saat membacakan salah satu catatan penting Pansus I DPRD Kaltara, terhadap laporan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Pembenahan aset tidak cukup hanya dengan memperbarui regulasi. Pemerintah harus memastikan setiap aset memiliki kejelasan administrasi dan status hukum,” kata Ladullah, Sabtu (14/11/2026)

Salah satu perhatian utama DPRD adalah percepatan sertifikasi aset milik pemerintah adalah meminta kejelasan legalitas guna mencegah sengketa, menghindari potensi penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, serta melindungi kekayaan daerah.

Selain persoalan legalitas, DPRD juga menyoroti mekanisme penyewaan barang milik daerah. Pemprov Kaltara diminta memastikan proses penyewaan dilakukan transparan, menggunakan harga wajar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemanfaatan aset harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan, kebocoran potensi pendapatan, maupun praktik pembiaran terhadap aset pemerintah yang tidak dimanfaatkan,” sebutnya.

Ladullah menerangkan, pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan pengelolaan aset dengan perkembangan regulasi kementerian terkait.

Dalam hal ini, Pansus I DPRD Kaltara telah melakukan membahas Ranperda terhitung sejak Februari – November 2026, termasuk melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri.

“Seluruh fraksi DPRD Kaltara menyetujui terhadap Ranperda, tapi persetujuan legislatif tidak berarti persoalan pengelolaan aset otomatis selesai,” sebutnya.

Untuk itu, Pansus memberikan sejumlah catatan rekomendasi kepada Pemprov Kaltara, termasuk mempercepat penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda.

Pemerintah juga didorong segera mengidentifikasi dan memetakan seluruh aset yang berstatus idle atau belum dimanfaatkan. Aset tersebut perlu dioptimalkan melalui mekanisme penyewaan maupun kerjasama pemanfaatan yang sah secara hukum.

“Aset daerah adalah kekayaan publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab, makanya pemerintah harus lebih proaktif mengidentifikasi dan mengoptimalkan pemanfaatannya,” ucapnya.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kaltara ini berharap pembaruan regulasi Perda tidak berhenti sebagai produk hukum administratif, Pemprov Kaltara harus menjaga, sekaligus mengoptimalkan kekayaan daerah.

“Aset pemerintah bukan sekadar barang inventaris, aset adalah kekayaan publik yang harus dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.