Pandangan Fraksi Hanura, PKS dan Demokrat Terhadap Raperda APBD 2027 Nunukan

oleh -
oleh
Juru bicara Fraksi Hanura DPRD Nunukan, Tri Wahyuni

NUNUKAN.LK – Enam Fraksi DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 yang digelar dalam rapat paripurna, Rabu (18/11/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj, Maryati, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, Raden Iwan Kurniawan dan 17 anggota DPRD Nunukan.

Juru bicara Fraksi Hanura Tri Wahyuni, menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pemerintah pusat, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah.

Fraksi mendesak pemerintah melakukan optimalisasi pajak dan retribusi dari sektor pertambangan, perkebunan, kepelabuhanan, dan perdagangan lintas batas tanpa membebani masyarakat kecil.

“Fraksi juga mengingatkan agar potensi defisit pendanaan sekitar Rp200 miliar tidak dijadikan alasan untuk memangkas belanja modal maupun program yang berpihak kepada masyarakat, sebutnya.

Fraksi Hanura menuntut pemerataan pembangunan dengan memprioritaskan wilayah perbatasan, pedalaman, dan tertinggal, khususnya Krayan, Kabudaya, Lumbis, Sembakung, Sebuku, Tulin Onsoi, Sebatik, serta wilayah pesisir Nunukan.

Prioritas tersebut meliputi peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, akses listrik, telekomunikasi, air bersih, mitigasi banjir, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta dukungan logistik dan subsidi ongkos angkut kebutuhan pokok.

Pentingnya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur melalui perencanaan matang, penggunaan material sesuai spesifikasi, serta memastikan seluruh pekerjaan memenuhi aspek clear and clean guna menghindari persoalan hukum,” jelasnya.

Pandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan, Hasbi meminta pemerintah agar menyusun APBD tahun 2027 secara realistis, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah perbatasan dan pedalaman.

“Fraksi PKS mencermati perubahan proyeksi pendapatan daerah menjadi sekitar Rp1,407 triliun dan potensi kesenjangan pembiayaan sekitar Rp200 miliar. Pemerintah diminta menyusun perencanaan anggaran berdasarkan kemampuan fiskal yang realistis

“APBD 2027 harus mengutamakan pemerataan pembangunan, peningkatan PAD, penyelesaian persoalan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan” bebernya.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Ramsah menyoroti tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD masih relatif rendah. Fraksi Demokrat mengkritisi besarnya alokasi belanja pegawai sebesar Rp 674,31 miliar atau sekitar 47,4 persen dari total belanja daerah,

“Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka potensi kesenjangan pendanaan sebesar Rp200 miliar, termasuk kepastian sumber pembiayaannya,” ucapnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.