Nasir Apresiasi Inovasi Pajak Kendaraan Air Pemprov Kaltara Tak Menyasar Masyarakat Kecil

oleh -
oleh
Anggota Fraksi PKS DPRD Kaltara, Muhammad Nasir menghadiri rapat paripurna penyampaian Pemerintah Provinsi Kaltara atas nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun 2026

TANJUNG SELOR.LK – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), apresiasi inovatif Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, yang berhasil menggali pendapatan lewat Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA).

“Komisi II mengapresiasi terobosan Bapenda Kaltara yang mampu mengatasi keterbatasan fiskal lewat peningkatan PAD PKAA, ini terobosan dan sebagai pelopor di Indonesia,” kata Nasir, Rabu (18/11/2026)

Saat ini kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas. Untuk itu, Pemerintah daerah perlu lebih kreatif menggali potensi pendapatan belum dikelola secara maksimal, tanpa harus selalu menambah beban masyarakat.

Inovasi PPAA yang dikenal dengan nama Bakti Benuanta adalah kebijakan yang sangat relevan jika dilihat dari karakteristik geografis wilayah perairan cukup luas dan aktivitas transportasi sungai serta laut yang tinggi.

“Bulan Oktober 2026, Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan study tiru ke Kaltara untuk mempelajari mekanisme penerapannya PPAA,” ujarnya.

Berdasarkan publikasi resmi Pemprov Kaltara tahun 2025, sebanyak 62 kapal telah memenuhi kewajiban pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp176,89 juta, dengan nilai opsen atau pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase sebesar Rp116,75 juta.

Sementara, hingga 20 Oktober 2026, tercatat 79 kapal telah membayar pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp137,25 juta dan opsen Rp90,58 juta dengan potensi kendaraan bermotor air yang teridentifikasi mencapai lebih dari 12.916 unit.

“Meskipun masih diperlukan verifikasi untuk memastikan jumlah yang benar-benar termasuk objek pajak, nilai tersebut menunjukkan peningkatan penerimaan daerah,” tuturnya.

Semangat meningkatkan PAD lewat pajak kendaraan di atas air tidak menyasar masyarakat kecil. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil tetap diberikan perlindungan tanpa dikenakan biaya pajak.

Pengenaan PKAA telah diatur dalam Perda Pemprov Kaltara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 3 ayat (3) huruf e, telah diatur pengecualian pajak bagi PPAA dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT).

“Mereka menggunakan perahu bukan untuk usaha komersial berskala besar, tapi untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” tegas Nasir.

Masyarakat Kaltara khususnya di kawasan pesisir dan perbatasan seperti Nunukan dan Tarakan, banyak yang menggantungkan kehidupannya pada aktivitas perikanan tangkap dan budidaya rumput laut.

Nasir minta Bapenda Kaltara melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat mengetahui kendaraan mana yang dikenakan pajak, dan mana yang dikecualikan. Jangan sampai aturan malah mengganggu aktivitas nelayan kecil.

Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal, malah masyarakat kecil justru menjadi sasaran pungutan,” ungkapnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.