Masyarakat Adat Dayak Minta DPRD Nunukan Fasilitasi Penyelesaian Kriminalisasi PT BSI terhadap Warga

Adapun terkait batalnya kemitraan, Wicky membenarkan ada kesepakatan bersama pada 28 Agustus 2013 yang bentuknya skema kemitraan, bukan pengalihan hak atas tanah, dan lokasi kemitraan, Artinya, lahan tersebut tetap menjadi bagian HGU PT BSI.

“Mekanisme pengelolaan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak menjadi kendala, sehingga  pola kemitraan tidak pernah terealisasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Manager Umum PT BSI, Wilfrid menegaskan, perusahaan selalu menghormati masyarakat adat, menjunjung tinggi nilai nilai adat, serta hak dan kepentingan adat yang sah sesuai hukum.

“Perkara dilaporkan merupakan persoalan melibatkan pihak dan objek tertentu. jangan serta merta diposisikan sebagai konflik antara PT BSI dan masyarakat adat Dayak secara keseluruhan,” sambungnya.

Perusahaan menghormati permintaan DAD Kabupaten Nunukan untuk membuka ruang penyelesaian secara damai dan mencabut laporan terhadap Kuleh, Lawai dan Oktoris. Akan tetapi

“Perkara sedang berjalan di Polda Kaltara. jadi PT BSI mengusulkan agar DAD berkoordinasi dengan Polda Kaltara untuk mediasi ataupun dialog,” tutupnya.