Komisi IV DPRD Kaltara Soroti Rumitnya Regulasi Administrasi Penyaluran Bantuan Bencana

oleh -
oleh
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Siti Laela Alhafidzoh

TARAKAN.LK – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti sejumlah kendala dalam penanganan bencana, khususnya regulasi administrasi yang dinilai menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltara ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, dalam agenda diskusi tantangan dihadapi petugas dalam menangani bencana di lapangan, Rabu (18/11/2026).

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Siti Laela Alhafidzoh, menilai mekanisme administrasi penyaluran bantuan perlu dievaluasi. Aturan yang terlalu rumit berpotensi membuat pemerintah daerah sulit bergerak cepat membantu penanganan bencana.

“Biasanya batu bara membawa rezeki, tapi nyatanya malah membawa bencana warga Tarakan. Kebakaran berhari-hari dikaitkan dengan bencana alam,” kata Siti, Sabtu (21/11/2026).

Siti menerangkan, kondisi geografis dan dinamika alam di Kaltara membuat potensi bencana sulit diprediksi. Berbagai kejadian bisa muncul sewaktu-waktu dan membutuhkan respons cepat pemerintah.

Politisi Partai Golkar ini menyinggung persoalan kewenangan dan regulasi aturan kerap menempatkan pejabat daerah dalam posisi dilematis ketika hendak memberikan bantuan secara langsung.

“Persoalan ini sudah kami sampaikan saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan monitoring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tanjung Selor,” sebutnya.

Pengetatan aturan membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dilain sisi, masyarakat butuh cepat penanganan bencana

“Dilematis sekali aturan ini, kan tidak mungkin penanganan bencana ditunda-tunda, tapi bagus juga kalau diperketat bantuan anggaran bencana itu,” terangnya.

Siti meminta BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi, agar penanganan bencana berjalan terpadu, termasuk dalam mempercepat bantuan saat musibah terjadi.

Dirinya juga berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pola kerja sama yang jelas, sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan koordinasi maupun kewenangan.

“Harapan kita, kabupaten kota dan provinsi bersinergi dalam penanganan bencana tanpa mengenyampingkan aturan hukum,” tutupnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.