Iwan Kurniawan Sampaikan Nota Penjelasan Dua Raperda Usulan Pemerintah ke DPRD Nunukan

oleh -
oleh
Pj Sekda Nunukan R. Iwan Kurniawan, membacakan nota penjelasan dua Raperda pemerintah daerah dalam rapat paripurna DPRD Nunukan

NUNUKAN.LK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan menggelar Rapat Paripurna penyampaian nota penjelasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Nunukan, Selasa (17/11)

Rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua II DPRD Nunukan, Hj. Mariyati dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah serta perwakilan unsur Forkopimda Nunukan,

Mewakili Bupati Nunukan, Irwan Sabri, Pj. Sekda Nunukan, R. Iwan Kurniawan mengatakan dua Raperda usulan pemerintah masing-masing, Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Kedua Raperda memiliki keterkaitan dan saling melengkapi. Raperda RP3KP menjadi landasan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk jangka waktu 20 tahun, yakni 2026–2046.

Sementara, Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diarahkan untuk mencegah terbentuknya kawasan kumuh baru sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang telah ada.

“Penyusunan kedua Raperda didasarkan pada tiga landasan utama yakni, landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis,” kata Iwan, Selasa (17/11/2026).

Dijelaskannya, landasan filosofis dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal dan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, serta memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sedangkan Landasan sosiologis bertujuan meningkatnya kebutuhan hunian akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas pembangunan di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis beragam, meliputi kawasan perairan, tepi air, dataran dan dan perbukitan

Adapun Landasan yuridis adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta penyelarasan kebijakan tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Materi pokok Raperda tentang RP3KP meliputi pengaturan arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah strategis perkotaan, kawasan perbatasan, kawasan industri, dan kawasan agropolitan.

Kemudian, pemberian landasan hukum terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk perbaikan rumah dan pembangunan rumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Perlindungan kawasan yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan permukiman, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan lindung gambut, hutan lindung, dan ekosistem mangrove serta d. Pengaturan kemudahan perizinan pembangunan rumah bagi MBR, pemberian insentif dan disinsentif,

“Termasuk pembentukan Kelompok Kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” tuturnya.

Materi pokok Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi penetapan tujuh kriteria kekumuhan berdasarkan kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.

Pelaksanaan pencegahan melalui pengawasan, pengendalian pembangunan, pemenuhan standar teknis, serta pemberdayaan masyarakat, penetapan lokasi kawasan kumuh melalui Keputusan Bupati berdasarkan tingkat kekumuhan dan legalitas lahan.

No More Posts Available.

No more pages to load.