Supa’ad Gandeng BPJS Tarakan Bahas Keluhan Warga Soal Kepesertaan JKN

oleh -
oleh
Reses anggota DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto menghadirkan kepada BPJS Tarakan, mendengarkan keluhan masyarakat terkait program JKN

TARAKAN.LK – Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga layanan jaminan kesehatan kembali mencuat dalam pembahasan agenda reses Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, di kota Tarakan.

Pada pertemuan di Hotel Lembasung Tarakan, Supa’ad sengaja menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, untuk memastikan dan memfasilitasi masyarakat mendapat penjelasan secara langsung.

“Persoalan BPJS Kesehatan selalu dikeluhkan masyarakat, saya sudah berulang kali menerima laporan baik secara langsung maupun lewat media sosial,” kata Supa’ad, Selasa (17/11/2206).

Salah satu keluhan paling sering adalah status kepesertaan yang tiba-tiba non aktif, persoalan pembayaran iuran, hingga kendala ketika hendak mengakses pelayanan kesehatan sangat sulit.

Pertemuan ini sekaligus membuka kesempatan bagi pengemudi Ojek Online (Ojol) untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan, terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Supa’ad juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan kepesertaan masyarakat, terutama warga kurang mampu yang bergantung pada program Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Kitai ingin masyarakat mengetahui hak-haknya. Kalau ada persoalan kepesertaan atau pelayanan, sampaikan secara terbuka apa kendalanya dan bagaimana mengatasi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menerangkan program JKN merupakan bentuk perlindungan finansial bagi masyarakat ketika menghadapi risiko kesehatan.

“Program ini memungkinkan peserta memperoleh pelayanan medis tanpa harus menanggung seluruh biaya pengobatan secara mandiri, sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku,” sebutnya.

Yusef meminta peserta yang mengalami masalah status kepesertaan tunggakan iuran atau kendala pelayanan kesehatan agar segera mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.

Melalui pertemuan Reses ini, BPJS Kesehatan berharap masyarakat semakin memahami mekanisme kepesertaan JKN, termasuk langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kendala administrasi maupun pelayanan.

“Banyak peserta tidak dapat mengakses layanan menggunakan JKN karena kepesertaannya non aktif, jadi mereka seharusnya datang ke BPJS untuk memperbaharui,” tutupnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.