Fraksi Nasdem DPRD Nunukan Ingatkan Pemerintah Percepat Target Pembangunan Infrastruktur

NUNUKAN.LK – Fraksi Partai NasDem DPRD Nunukan memberikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas kinerjanya dalam menyusun proyeksi anggaran Perubahan (APBD) tahun 2026

“Pembahsan bukanlah sekedar rutinitas administratif, melainkan instrumen korektif untuk memastikan bahwa target pembangunan daerah tetap tercapai di sisa tahun anggaran berjalan,” kata Juru Bicara Fraksi Nasdem, Firman Latif, Jumat (18/09/2026).

Firman menuturkan, Fraksi NasDem DPRD Nunukan melihat pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2026 bukan semata-mata sebagai tanggapan terhadap angka-angka dalam dokumen anggaran.

Pandangan umum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik, konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD Nunukan benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.

Pendapatan daerah di APBD perubahan mengalami penurunan dari 1.830. menjadi Rp1.769 triliun setelah perubahan atau berkurang Rp61,1 miliar. Penurunan ini disebabkan penyesuaian anggaran dari fiscal,” ujarnya.

Berkurangnya pendapatan daerah tentunya akan berdampak terhadap pemangkasan anggaran di beberapa sektor. Meski begitu, pemangkasan hendak tidak menyangkut pelayanan dasar, produktivitas masyarakat dan masa depan daerah.

Fraksi Nasdem mengingatkan pemerintah agar mempercepat penyelesaian target pembangunan infrastruktur strategis daerah (seperti jalan, fasilitas air bersih, atau penataan kawasan) serta mutu layanan kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah juga segera memastikan setiap rupiah uang rakyat pada paruh kedua tahun 2026 benar-benar mendatangkan manfaat ekonomi yang konkrit, penanganan kemiskinan, serta pengendalian inflasi.

Mengingat sisa waktu tahun anggaran yang semakin terbatas, Fraksi Partai NasDem menekankan pentingnya langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat penyelesaian proyek fisik.

“Perubahan anggaran harus didasarkan pada proyeksi pendapatan yang realistis, terukur, dan akuntabel, bukan sekadar angka atau target di atas kertas tanpa strategi yang jelas>’ sebutnya.

Untuk itu, Fraksi Partai NasDem mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menggenjot sisa potensi pajak dan retribusi daerah yang belum terserap optimal, terutama dari sektor pajak daerah potensial.

Fraksi Nasdem juga meminta laporan evaluasi terkait efektivitas sistem pembayaran non-tunai yang sudah berjalan. Apakah digitalisasi tersebut benar-benar menutup celah kebocoran PAD, atau masih ada hambatan teknis di lapangan yang harus dikoreksi lewat kebijakan di APBD Perubahan ini.