Fraksi Demokrat Nunukan Sampaikan Pandangan Terhadap Dua Raperda Pemerintah Daerah

oleh -
oleh
Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Nunukan, Hj. Nadia

NUNUKAN.LK – Farksi Partai Demokrat DPRD Nunukan, menyambut baik langkah pemerintah daerah yang tanggap dalam memprakarsai pengusulan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) guna melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Nunukan, Hj. Nadia mengatakan penyampaian penjelasan pemerintah daerah Raperda Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pedoman pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk jangka panjang.

Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah yakni

  1. Pemerintah daerah harus memiliki data yang akurat mengenai jumlah rumah tidak layak huni dan kebutuhan perumahan di seluruh kecamatan.
  2. Pembangunan perumahan harus merata, tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga memperhatikan wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
  3. Program bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus tepat sasaran dan transparan.
  4. Perlu kejelasan anggaran serta target pembangunan setiap tahunnya.
  5. Pembangunan perumahan harus memperhatikan tata ruang, kawasan lindung, dan kondisi geografis kabupaten nunukan.

Terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, Fraksi Demokrat sangat mendukung karena Ranperda tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan mewujudkan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni.

Akan tetapi ada beberapa hal yang kiranya perlu diperjelas seperti data dan peta lokasi kawasan kumuh yang jelas, penanganan kawasan kumuh harus memprioritaskan penyediaan air bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Kemudian penanganan permukiman harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, khususnya permukiman di atas air dan kawasan pesisir. Pemerintah harus menjamin tempat tinggal yang layak serta memperhatikan mata pencaharian masyarakat.

“Begitu pula kejelasan anggaran, target penanganan, dan pengawasan agar kawasan yang sudah ditangani tidak kembali menjadi kumuh,” sebutnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.