Firman Latif Sosialisasikan Perda Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sebatik TImur

NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, H. Firman H. Latif, fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nunukan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kegiatan yang berlangsung Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, dihadiri Camat Sebatik Timur, Zainal Abidinsyah serta masyarakat setempat.

Camat Sebatik Timur, Zainal Abidinsyah, menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Nunukan yang telah sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2024 guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan.

“Administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan memiliki KTP atau Kartu Keluarga, tetapi merupakan identitas sekaligus dasar perlindungan hak-hak masyarakat sebagai warga negara,” kata Zainal.

Dokumen kependudukan sangat penting untuk mengakses berbagai pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan hingga berbagai pelayanan pemerintahan lainnya.

Zainal mengajak masyarakat untuk memastikan dokumen kependudukannya lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setiap peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan alamat maupun perpindahan penduduk, hendaknya segera dilaporkan agar data kependudukan selalu diperbarui.

“Pengurusan dokumen administrasi kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. Masyarakat diimbau mengurus dokumen melalui mekanisme dan saluran pelayanan resmi<’ ucapnya.

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Sebatik Timur, Muhammad Alatas pelaku pemateri dalam sosialisasi menjelaskan bahwa substansi Perda Nomor 5 Tahun 2024, meliputi hak dan kewajiban masyarakat dala, hal administrasi kependudukan

“Termausk jenis-jenis dokumen kependudukan, serta pentingnya melaporkan setiap perubahan data dan peristiwa kependudukan,” sebutnya.

Alatas mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam membantu pendataan penduduk dan mendorong masyarakat agar semakin tertib dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Dokumen kependudukan bukan sekadar selembar kertas, tetapi identitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak setiap warga negara. Mari kita jadikan tertib administrasi kependudukan sebagai tanggung jawab bersama,” tuturnya.