DPRD Nunukan Dukung Penerapan Manajemen Realisasi Manfaat BPK Kaltara Terhadap Tata Kelola Keuangan

oleh -
oleh
Wakil I DPRD Nunukan Arpiah

NUNUKAN.LK – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, menyambut baik pelaksanaan Benefits Realization Management (BRM) atau Manajemen Realisasi Manfaat yang diterapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

“Penerapan BRM ini sangat strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Arpiah, Senin (09/11/2026).

BRM merupakan pendekatan yang berorientasi terhadap pencapaian manfaat dari setiap program kegiatan pemerintah. Melalui cara ini, keberhasilan program tidak semata diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari kesesuaian hasil tujuan serta dampak positif ke masyarakat.

“DPRD Nunukan mendukung penuh pelaksanaan manajemen realisasi manfaat. Kami melihat program ini bagian dari dorongan memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik,” sebutnya.

Arpiah menuturkan, rekomendasi hasil LHP BPK harus menjadi instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, serta penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itulah, setiap rekomendasi BPK perlu ditindaklanjuti secara konkret dan tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban perbaikan administratif.

“Saya berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya dengan langkah nyata, setiap LHP BPK, jangan sebatas menjadi catatan administrasi,” bebernya.

Lembaga DPRD dengan fungsi pengawasannya hendaknya selalu berkoordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah agar tindak lanjut rekomendasi BPK dapat dilaksanakan secara terarah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Kedepan, penerapan BRM dapat mendorong perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, terutama melalui peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, kualitas program pembangunan, dan pelayanan publik.

“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal rekomendasi BPK dan setiap rekomendasi,” pungkasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.