DPRD Kaltara Rekomendasikan PT Intracawood Manufacturing Bayar Sisa Gaji Pekerja

TARAKAN.LK – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas persoalan ketenagakerjaan, khususnya terkait penggajian pekerja di lingkungan PT Intracawood Manufacturing.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, menghadirkan manajemen PT Intracawood Manufacturing, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Kaltara, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, serta perwakilan serikat pekerja.

Dalam RDP, Komisi IV DPRD Kaltara memfasilitasi dialog antara pihak perusahaan, pemerintah daerah dan perwakilan pekerja guna mencari solusi penyelesaian persoalan pembayaran gaji pekerja

“Kami DPRD Kaltara meminta pihak perusahaan dan pemerintah menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mengedepankan kepentingan bersama,” kata Syamsuddin, Sabtu (14/11/2026).

Dijelaskan Syamsuddin, DPRD Kaltara dalam rekomendasinya meminta pihak perusahaan menyelesaikan pembayaran 50 persen sisa gaji bulan Oktober dengan waktu pembayaran 9 November 2026.

Sedangkan terhadap mekanisme penggajian termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana tuntutan pekerja disesuaikan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Terhadap persoalan ini pula, DPRD Kaltara mendorong agar komunikasi dan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja tetap terjaga secara kondusif, sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi dan keberlangsungan aktivitas perusahaan tetap berjalan.

“Kita ingin rekomendasi maupun kesepakatan dalam rapat dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pihak sesuai komitmen yang telah disepakati,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT Intracawood Manufacturing, Julius, menyebutkan kepastian pembayaran gaji menjadi salah satu target utama di perjuangan dalam perundingan kedua belah pihak.

“Dalam perundingan memang menetapkan target dan poin-poin, kami juga cukup puas dengan kesepakatan pembayaran sisa gaji sudah menemukan titik terang,” ujarnya.

Julius memastikan hasil perundingan di DPRD akan disampaikan kepada seluruh anggota serikat pekerja, pihaknya juga bersedia menarik kembali surat pemberitahuan mogok kerja yang sebelumnya telah dilayangkan kepada perusahaan.

“Surat mogok kerja akan kami tarik, kami akan mengeluarkan surat lanjutan terkait pembatalan aksi mogok kerja,” tutupnya.