DPRD dan Pemprov Kaltara Sepakati KUA-PPAS 2027, Tiga Ranperda Ikut Disetujui

TANJUNG SELOR.LK – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi Kaltara, penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2027.

Pendandatanganan KUA-PPAS yang gelar dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, bersama jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda Kaltara, serta undangan lainnya.

“Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 menjadi landasan dalam penyusunan RAPBD, sekaligus menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah pada tahun mendatang,” kata Achmad Djufrie, Minggu (15/11/2026).

Sebelum penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS, DPRD Kaltara melalui komisi -komisi dan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan bersama secara cermat.

Achmad Djufrie menerangkan, rapat paripurna penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS dirangkaikan dengan persetujuan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara, terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

Adapun tiga Ranperda tersebut masing-masing, Ranperda perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.

Keberadaan tiga regulasi diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset daerah, mendorong pembangunan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan, serta memperluas akses buku dan meningkatkan budaya literasi masyarakat.

“DPRD Kaltara komitmen menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran bersama pemerintah daerah guna mendorong kebijakan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” terangnya Djufrie.