![](http://liputankaltara.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1590.png")
NUNUKAN.LK – Jika biasanya kegiatan Reses identik dihadiri kaum ibu yang mendominasi. Berbeda dengan Reses yang digelar Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, yang seluruh peserta dari kaum lelaki atau para ayah.
Reses yang berlangsung di Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, sengaja dikemas berbeda untuk memanfaatkan momentum Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap 12 November.
Pertemuan reses yang dihadiri sekitar laki-laki tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi masyarakat, tetapi juga ruang pembelajaran mengenai pentingnya peran ayah dalam membangun keluarga yang berkualitas.
“Saya ingin memberikan kesempatan kepada paran ayah menyampaikan aspirasinya,” kata Nasir yang juga Ketua Forum Ayah Kaltara,” Sabtu (14/11/2026).
Nasir menuturkan, momentum Hari Ayah Nasional menjadi kesempatan menarik untuk menghadirkan suasana berbeda dalam kegiatan reses dengan menghadirkan para kaum lelaki yang bisanya sibuk bekerja.
Menurutnya, para ayah bukan hanya sebagai kepala keluarga, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun generasi masa depan anak bangsa.
“Biasanya kalau saya melaksanakan reses, yang hadir banyak ibu-ibu. Nah kali ini sengaja kami khususkan undangan untuk bapak-bapaknya,” sebutnya.
Ayah memiliki dua peran penting yang tidak bisa dipisahkan yakni sebagai penopang ekonomi keluarga dan perannya pelaku pendidik, pembentukan karakter, perlindungan, dan masa depan anak-anak mereka.
Nasir menerangkan, pertemuan dengan para ayah didominasi dengan dialog tentang bantuan UMKM dan pengembangan usaha peternakan. Warga berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam mengakses program bantuan usaha produktif.
“Waga minta provinsi maupun kabupaten lebih aktif turun langsung membantu masyarakat membentuk kelompok usaha dan memenuhi persyaratan administrasi pengajuan bantuan, ujarnya.
Nasir menjelaskan soal keterbatasan kewenangan provinsi dalam menangani berbagai kebutuhan infrastruktur masyarakat. Meski begitu, dirinya tetap mengkomunikasikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
“Ada keterbatasan kewangan pemerintah provinsi menangani persoalan di kabupaten, tapi kita tetap kominikasikan kebutuhan warga di daerah agar bisa terakomodir lewat anggaran provinsi,” ungkapnya.
