Anggota DPRD Nunukan Donal Minta Pemerintah Perhatikan Pembangunan di Kabudaya dan Krayan

NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Nunukan, Donal, meminta pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membuka mata terhadap kondisi wilayah perbatasan, khususnya bagi kecamatan di Kabudaya dan Krayan yang berbatasan dengan Malaysia.

“Kecamatan Lumbis Pensiangan, Lumbis Hulu dan Lumbis Agong berbatasan dengan Malaysia, akses jalan disana memprihatinkan, setiap tahun banjir dan longsor, kata Donal, (18/06/2026).

Pernyataan anggota DPRD asal Dapil IV ini sebagai aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan sulitnya akses transportasi, masih  banyak kecamatan terisolir karena belum tembusnya jalan darat.

Donal menyebut pemerintah pusat dan provinsi seharusnya memberikan perhatian kepada khusus kepada daerah perbatasan karena wilayah tersebut karena merupakan garda terdepan negara Indonesia.

Namun, lanjutnya, teriakan masyarakat terhadap kesenjangan infrastruktur  belum cukup membuat pemerintah melihat kesulitan di sana. Akhirnya, munculah kesenjangan sosial dan ekonomi.

“Kalau tidak turun langsung ke lapangan, bagaimana mau tahu kondisi riil, Data tidak bisa didapat dari belakang meja. Negara harus hadir langsung,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kurangnya kunjungan pejabat pemerintah pusat ke wilayah perbatasan, termasuk desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia seperti Keningau dan Sarawak.

“Kalau wilayah strategis seperti perbatasan saja diabaikan, ini menunjukkan ada diskriminasi pembangunan. Pemerintah harus berhenti melihat dengan ‘kacamata kota’,” katanya.

Donal menambahkan, wilayah perbatasan memiliki potensi budaya dan sejarah yang kuat, termasuk keberadaan kerajaan dan nilai adat yang masih lestari. Potensi tersebut bisa dikembangkan jika mendapat dukungan infrastruktur yang memadai.

“Pemerintah jangan cuma fokus ke pembangunan ekonomi di pusat kota. Perbatasan juga punya kontribusi besar terhadap negara, apalagi dari aspek geopolitik dan keamanan,” ujarnya.

Ia meminta agar pemerintah segera mempercepat pembangunan jalan dan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, ketertinggalan harus segera diatasi agar masyarakat tidak termarginalkan.

Donal mengaku prihatin karena aspirasi masyarakat perbatasan sering kali tidak sampai ke telinga pemerintah pusat. Padahal, warga perbatasan sangat berharap hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari mereka.

“Jangan tunggu masyarakat kecewa. Kita semua punya tanggung jawab menjaga keutuhan NKRI, termasuk dengan memuliakan wilayah perbatasan,” pungkasnya.

Sebagai wakil rakyat, Donal berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat perbatasan. Ia berharap pemerintah pusat dan provinsi segera mengambil langkah konkret untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

“Buka mata! wilayah perbatasan bukan beban, tapi aset penting bangsa yang butuh perhatian serius.” tegas Donal