![](http://liputankaltara.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1590.png")
NUNUKAN.LK – Perwakilan kelompok masyarakat Adat Dayak Kabupaten Nunukan, menggerudung gedung DPRD menyampaikan aspirasi kekecewaan atas tindak kriminalisasi yang dilakukan perusahaan sawit PT Bhumi Simanggaris Indah (BSI) terhadap tiga warga setempat.
Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Nunukan, Kornalius Tadem, mengatakan kedatangan perwakilan lembaga adat bersama masyarakat ke DPRD Nunukan sebagai bentuk harapan agar lembaga legislatif dalam memfasilitasi penyelesaian kasus pidana di Polda Kaltara.
“Ada dua dari tiga orang warga kami jadi tersangka, mereka merupakan warga Dayak Kenyah di Desa Sekalayan, Seimanggaris, yakni Kuleh dan Lawai,” kata Kornelius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipmpin Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Muliyono, bersama Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Rian Antoni, Kamis (12/11/2026).
Masyarakat adat sangat menghormati hukum positif dan proses hukum yang sedang berjalan di Polda Kaltra. Namun penyelesaian terhadap persoalan melibatkan warga tempatan hendaknya diawali dengan musyawarah dengan tetap memperhatikan nilai nilai adat
Untuk itu, DAD meminta PT BSI yang beroperasi di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan, membuka ruang penyelesaian bersama di luar proses hukum, serta mencabut laporan dugaan pencurian dan penyerobotan lahan.
“Kita juga sudah dilayangkan surat tanggal 2 Oktober 2026 perihal permohonan penyelesaian secara adat dan pencabutan laporan terhadap warga adat dayak, kepada PT BSI,” ujarnya.
Penasehat hukum para tersangka, Agustinus Amos, menerangkan dua warga yang dijadikan tersangka saat ini telah mendapat penangguhan penahanan oleh Polda Kaltara, dan terus berupaya berjuang meminta kejelasan atas proses hukum.
“Dua warga ini dituduh mencuri buh sawit di lahannya sendiri, tuduhan ini sebuah aib yang menistakan kehormatan suku Dayak,” sebutnya,
Agustinus menjelaskan, permintaan pencabutan laporan dan penyelesaian perkara diluar pidana atau Restorative justice adalah hal paling bijaksana karena sampai hari ini belum ada batas jelas antara lahan HGU PT BSI dengan kebun masyarakat.
PT BSI pernah menjanjikan program kemitraan dengan skema bagi hasil 70 : 30 kepada masyarakat adat di Seimanggaris pada 28 Agustus 2013. Namun, kesepakatan tidak pernah terealisasi hingga perusahaan membatalkan janji kemitraan tahun 2017 – 2021
“Selama ini, PT BSI kerap berlaku arogan ke warga yang memanen buah sawit, pernah terjadi aparat menyita kendaraan warga dan barang sitaan hingga kini tidak jelas,” tuturnya.
Sejak batalnya program kemitraan, PT BSI malah berupaya merebut lahan warga dengan pembayaran kompensasi sebesar Rp 5 juta per hektar, cara licik ini memunculkan masalah karena hilangnya mata pencaharian masyarakat adat di Desa Persiapan Sekalayan, Kecamatan Seimanggaris.
‘’Warga tidak mau menerima kompensasi, dicarilah kesalahannya, dikriminalisasi, dituduh pencurian dan penyerobotan lahan. Inilah yang dialami warga,” terangnya.
Jawaban PT BSI
Menanggapi keluhan masyarakat adat, Manager Social Security dan Perizinan, PT BSI, Wicky mengatakan objek sengketa lahan dengan warga bernama Kuleh dan Lawai seluas 226,51 Ha, terdiri atas 111,12 Ha areal telah ditanami kelapa sawit milik perusahaan dan 115,39 Ha lahan semak/belukar kosong.
