Fraksi Hanura Nunukan Beri Cacatan Penting Terhadap Raperda APBD Perubahan 2026

NUNUKAN.LK – Fraksi Partai Hanura, DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, berpandangan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Nunukan tahun 2026 belum berdampak langsung terhadap setiap lapisan di masyarakat.

“Pembangunan yang sudah dilaksanakan belum menciptakan Kabupaten Nunukan lebih maju,” kata Juru bicara Fraksi Hanura DPRD Nunukan, Ahmad Triyadi, dalam rapat paripurna pandangan umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026. Jumat (18/09/2026)

Triyadi menerangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan mengalami penurunan pendapatan setelah perubahan sebesar Rp. 48 Miliyar, hal ini menjadi catatan bagi pemerintah dalam mengelelola PAD agar harus lebih baik

Pemerintah diharapkan mampu melaksanakan penerapan anggaran dengan penuh kebijakan sehingga, berdampak baik langgsung kepada setiap masyarakat. Fraksi Hanura sepenuhnya menilai bahwa perubahan APBD tahun 2026 ini harus direncanakan dan di laksanakan dengan tepat guna.

“Kami menghimbau kepada pemerintah daerah agar terus meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan disetiap Rumah sakit Umum dan puskesmas yang ada di Kabupaten Nunukan,” sebutnya.

Menurutnya, aspek pendidikan di Kabupaten Nunukan masih sangat kurang, dengan itu Fraksi Hanura meminta kepada pemerinta agar kaulitas pendidikan diseluruh wilayah terkhususnya daerah pelosok dapat di tingkatkan.

Terlepas dari persoalan pendidikan, Fraksi Hanura juga mempertanyakan UMKM yang ada di Tanah Merah yang menggunakan sebagian badan jalan apakah kemudian tidak menjadi persoalan terkait dengan lalu lintas kendaraan.

“Bagaimana kejelasan sektor ekonomi UMKM ini kedepannya, bagaimana dengan aspek kebersihannya, kemudian sistem parkir atau punggutan liar yang terjadi, apa dampak yang akan terjadi dalam beberapa waktu kedepannya, mohon dijawab,” sebutnya.

Persolan program beasiswa tidak luput dari perhatian Fraksi Hanura, Triyadi meminta kepada pemerintah dapat menyalurkan bantuan pelajar dan mahasiswa secara adil dan proposional baik dari beasiswa kurang mampu dan prestasi.

Fraksi Hanura juga menghimbau kepada pemerintah daerah agar mengelola anggaran darurat bencana dengan tepat karena dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat disaat kondisi darurat dan cepat.

“Sebagai penutup, Fraksi Hanura menyarankan kepada Pemerintah untuk memperhatikan program Makanan bergizi Gratis yang dalam hal ini memperhatikan mutu dan gizi agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti keracunan dan lainnya,” ungkapnya.