Penulis : Muhammad Nazmy Anshori
Mahasiswa : Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia
NUNUKAN.LK – Dinamika efisiensi antara kebijakan, stigma dan realitas Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan di tingkat negara. Namun, apakah kebijakan tersebut selalu menguntungkan seluruh masyarakat di negara tersebut? Tentu tidak.
Dalam dinamika kebijakan, sebuah bangsa sering kali harus merelakan kesejahteraan sebagian kelompok demi kepentingan yang lebih luas. Namun, sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi, yaitu people respond to incentives, lalu, kelompok mana yang dirugikan jika setiap individu berusaha mengejar kesejahteraan?.
Semenjak reformasi pada tahun 1998. Presiden yang dipilih oleh rakyat pertama kali adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Masa pemerintahan SBY kita mampu menganalisis kebijakan yang dikeluarkan dengan pendekatan dasar pertumbuhan ekonomi yaitu Y=C+I+G+(X-M) dan “C” berasal C=(MPC⋅Y).
“Melalui analisis kebijakan itu, kita mampu mengetahui bahwa cara SBY meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dengan meningkatkan “C” yaitu Consumtion,” kata Nazmy, Jumat (21/02/205).
Perlu diketahui jika Ca=C−(MPC⋅Y) merupakan bagian dari konsumsi otonom yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan, misalnya kebutuhan pokok yang tetap dikonsumsi meskipun pendapatan nol, seperti makanan, tempat tinggal, atau kebutuhan dasar lainnya yang dapat dibiayai dengan tabungan atau pinjaman.
Pada masa pemerintahan SBY, subsidi energi, terutama BBM dan listrik, masih sangat tinggi. Pemerintah lebih memilih menahan harga BBM agar daya beli masyarakat tetap stabil. Hanya saja subsidi yang tinggi menyebabkan beban fiskal yang berat bagi APBN pada 2013.
Hal itu dipengaruhi oleh penerimaan negara Tax (T) lebih kecil dibandingkan pemasukan negara Government Revenue (G), sehingga public saving akan defisit (G>T) dampaknya national saving=Y-C-G, sehingga akan menyusut menyebabkan beban keuangan negara menjadi besar.
Tepat 2014 merupakan periode pergantian presiden dari SBY kepada Jokowi. Saat satu tahun pemerintahan Jokowi, justru subsidi BBM dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dana realokasi subsidi BBM diperuntukan untuk subsidi nonenergi sebesar Rp4,3 triliun, subsidi listrik Rp4,5 triliun, pembayaran bunga hutang Rp3,8 triliun, menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal Rp31,9 triliun, serta dana lain-lain sejumlah Rp18,2 triliun.
Salah satu bentuk alokasi prioritas belanja pemerintah pusat adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sejumlah Rp9,3 triliun, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar Rp2,7 triliun, serta Rp7,1 triliun untuk menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Meskipun skema subsidi diterapkan Jokowi ini berbeda dengan era SBY, tapi stigma terhadap kebijakan subsidi tetap sama,” ujarnya.
Kemudian, ketika kita amati lebih lanjut konsep kebijakan SBY dan Jokowi hampir sama yaitu dengan memberikan subsidi konsumsi kepada masyarakat dengan tujuan agar daya beli masyarakat meningkat, inilah yang membangun stigma dimasyarakat bahwa “siapapun presidennya kehidupan masyarakat akan tetap sama”. Sesuai dengan konsep Consumer behavior.
Seiring dengan meningkatnya subsidi dan pendapatan riil, konsumen dapat mencapai tingkat keseimbangan baru yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh perpindahan titik keseimbangan ke kurva kepuasan yang lebih tinggi, di mana mereka mampu mengakses lebih banyak barang dan jasa tanpa mengorbankan pilihan konsumsi lainnya.
“Dengan daya beli yang lebih besar, konsumen memiliki kesempatan untuk menikmati kombinasi konsumsi yang lebih optimal, sehingga meningkatkan tingkat kepuasan atau utilitas mereka,” tuturnya.
