Biaya Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Mahal, DPRD Kaltara Minta Kebijakan Khusus ke KPK

oleh -
oleh
Pertemuan dialog DPRD Kaltara bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK RI membahas tingginya biaya pembangunan infrastruktur di Kaltara

TANJUNG SELOR.LK – Tingginya biaya pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan perbatasan menjadi topik pembahasan utara dalam pertemuan DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Tanjung Selor,

Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Nafis, mengatakan persoalan geografis yang sulit dan keterbatasan akses membuat pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) membutuhkan anggaran jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

“Alokasi pembangunan di pedalaman dan perbatasan jauh berbeda dengan perkotaan, kenaikan biaya ini dipengaruhi oleh sulit dan keterbatasan akses, terkadang diangkut lewat pesawat udara,” kata Nafis, Selasa (17/11/2026).

Untuk itu, Nafis meminta KPK memahami realitas pembangunan di wilayah perbatasan dan kepulauan. Penerapan standar anggaran yang sama dengan daerah lain justru berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan infrastruktur.

Salah satu langkah yang kiranya perlu dilakukan adalah merancang penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) dengan mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi, serta tingkat kesulitan geografis masing-masing wilayah.

“Lewat kebijakan ini, pemerintah daerah akan memiliki ruang anggaran yang lebih realistis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di kawasan terpencil,” terangnya.

Lewat dialog bersama ini, DPRD Kaltara mendorong pemerintah pusat melalui kementerian terkait atau lembaga negara menerapkan kebijakan afirmatif khusus, bagi daerah kepulauan dan perbatasan seperti wilayah Kaltara.

Menurutnya, persoalan mahalnya biaya pembangunan di wilayah perbatasan jangan hanya jadi catatan dalam pertemuan, tetapi juga mendapat perhatian serius pemerintah pusat melalui kebijakan anggaran yang lebih berkeadilan.

“Pembangunan di wilayah perbatasan bukan sekadar persoalan pemerataan infrastruktur, ini menyangkut pemenuhan hak masyarakat atas akses pelayanan dasar yang layak,” ungkapnya.

Selain tingginya biaya, persoalan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkadang menjadi penghambat pembangunan dan penyaluran bantuan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan.

Nafis menjelaskan, hampir 60 persen masyarakat Kaltara hidup pada sektor pertanian dan perikanan. Karena itu, dukungan pemerintah melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) maupun sarana pendukung perikanan sangat dibutuhkan.

“Mayoritas warga kita menggantungkan hidup dari bertani dan nelayan. Mereka butuh dukungan nyata peralatan kerja. Jangan sampai bantuan ini terhambat cuma karena masalah batas kewenangan,” ujar Nafis.

Merespons aspirasi tersebut, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto menyarankan pemerintah daerah mengoptimalkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.

KPK juga menekankan pentingnya sinergi formal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar setiap usulan program maupun anggaran tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

No More Posts Available.

No more pages to load.