DPRD Nunukan Usulkan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak

oleh -
oleh
Juru bicara Bicara Bapemperda DPRD Nunukan, Andi Fajrul menyampaikan Raperda inisiatif dewan dalam rapat paripurna DPRD Nunukan

NUNUKAN.LK – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Nunukan, merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang selanjutnya secara aturan disampaikan dalam rapat paripurna.

Juru Bicara Bapemperda DPRD Nunukan, Andi Fajrul mengatakan Raperda inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan memberikan penguatan perlindungan hak-hak anak serta tanggung jawab pemerintah daerah, keluarga, masyarakat dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

“Adapun beberapa pertimbangan alasan mendasar pengajuan Raperda karena payung hukum ini penting untuk melindungi hak anak-anak,” kata Fajrul, Selasa (17/11/2026).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

Penguatan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak baik untuk kepentingan ekonomi, seksual, maupun kepentingan lainnya merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang membutuhkan penanganan serius.

“Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, penanganan, pendampingan, dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi melalui kebijakan yang terarah serta terintegrasi,” sebutnya.

Praktik pemanfaatan anak untuk mengemis, menjadi pengamen, pedagang asongan maupun aktivitas ekonomi lainnya di ruang publik berpotensi mengancam keselamatan, menghambat pendidikan, serta mengganggu perkembangan fisik dan psikologis anak.

Kondisi ini memerlukan pengawasan, edukasi masyarakat, pendampingan keluarga, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan eksploitasi.

Kemiskinan dan permasalahan sosial dapat mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu dilaksanakan melalui pendekatan terpadu.

“Jangan hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga penanganan faktor sosial dan ekonomi penyebab kerentanan,” lanjutnya.

Fajrul menerangkan, Raperda perlindungan anak memuat aturan mengenai pengertian anak, perlindungan anak, penyelenggaraan perlindungan anak, hak anak, perlindungan khusus, kekerasan terhadap anak, eksploitasi, perlakuan salah serta penelantaran.

Adapun dasar pembentukan Raperda bertujuan memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Nunukan, dalam menjamin pemenuhan hak anak, memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta penelantaran anak.

“Raperda ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman dan ramah anak, sekaligus mendorong penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu serta terencana,” ungkapnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.