NUNUKAN.LK – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Nunukan, menyampaikan penolakan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI.
Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pagi di Tugu Dwikora Nunukan terus meluas hingga ke gedung DPRD Nunukan, teriakan orasi menggema meminta anggota DPRD Nunukan, hadir menerima kedatangan mahasiswa.
“Kami datang membela kepentingan rakyat, kami ingin suara rakyat didengar karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia,” kata salah satu orator unjuk rasa, Herdian Anugerah, Senin (01/09/2025).
Selain menolak tunjangan perumahaan, mahasiswa mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, menuntut revisi UU Pemilu, sekaligus menekan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR.
Herdian menerangkan, awal kemarahan rakyat tidak lepas dari keinginan anggota DPR -RI ingin menaikan tunjangan tanpa peduli terhadap kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit. Sementara ada buruh yang menuntut upah layak.
“SIkap provokatif anggota sejumlah anggota DPR semakin menambah kekecewaan rakyat, mereka seakan tidak bersalah dan malah merendahkan derajat rakyat,” bebernya.
Unjuk rasa yang membawa rentetan persoalan mulai dari meninggalnya Affan Kurniawan, ojol terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob semakin memperluas kemarahan rakyat dari aksi damai menjadi anarkis pengrusakan hingga penjarahan.
Tidak hanya persoalan nasional, mahasiswa menyentil kinerja anggota DPRD Nunukan yang mangkir menghadiri rapat paripurna dan saling tunjuk menunjuk sesame anggota dewan hanya karena gara-gara tajah proyek Pokok Pikiran (Pokir).
“Sejak tahun 2017 tunjangan perumahan anggota DPRD Rp 20 juta per bulan atau total Rp 140 juta per tahun. Kontrakan dimana ada Rp 140 juta per tahun di Nunukan,” terangnya.
