Rapat Paripurna APBD Nunukan Tak Kuorum Gara-Gara Pokir Dewan Tidak Disetujui Pemerintah

NUNUKAN.LK – DPRD Nunukan menunda rapar paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan nota KUA-PPAS perubahan tahun 2025 dan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2026. Penundaan ini dikarenakan peserta rapat yang hadir tidak kunjung kuorum.

Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah yang memimpin jalannya rapat menyebutkan jumlah anggota DPRD yang hadir di sebanyak 19 orang dari total 30 anggota DPRD Nunukan.

“Jumlah kehadiran anggota dewan belum memenuhi syarat kuorum yang diharuskan dalam pengambilan keputusan rapat paripurna yakni 2/3 dari keseluruhan anggota DPRD,” kata Arpiah, Kamis (14/08/2025).

Penundaan rapat paripurna langsung disambut teriakan oleh anggota DPRD Nunukan asal partai Golkar, Syafaruddin yang dalam kekecewaan menyebutkan adanya sejumlah anggota DPRD tidak ingin APBD Nunukan dibahas.

“Ada 11 anggota DPRD Nunukan tidak menghadiri sidang paripurna, mereka tidak ingin APBD Nunukan dibahas. Saya sebut saja orang-orang ini minta anggaran Pokok Pikiran (Pokir),” ujarnya.

Sebagai anggota DPRD Nunukan, Syafaruddin mengaku sangat malu melihat tingkah laku 11 anggota DPRD yang sengaja tidak menghadiri rapat paripurna hanya karena keinginan besaran nilai pokir tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah.

Sebanyak 11 anggota DPRD ini berusaha menggagalkan jalanya Pemerintah Nunukan dengan cara sengaja tidak menghadiri rapat paripurna. Pola pikir oknum anggota DPRD seperti ini menghambat pembangunan daerah.

“Saya ini sakit, saya tunda – tunda berobat untuk operasi mata demi hadir di paripurna, kami 19 orang sudah berapa hari berusaha agar paripurna bisa kuorum,” bebernya.

Ditanya berapa besar permintaan nilai nominal pokir anggota DPRD, Syafaruddin belum bersedia menyebutkan nilainya, menurutnya, tidak etis disebutkan nilainya, namun yang pasti permintaan 11 orang ini sangat mengganggu pembangunan daerah.

“Semoga saja KPK tahu, turun kesini mengecek anggaran pokir. Capek saya mendengar begini, kok mau menghambat kegiatan pemerintah daerah,” kesalnya.

Kekecewaan disampaikan  juga anggota DPRD Nunukan, Rian Antony, politisi partai Golkar ini sangat menyesalkan ketidakhadiran 11 anggota DPRD untuk membahas kota keuangan pemerintah daerah.

“Kami butuh cepat paripurna biar pipa air bersih bisa dibangun, bisa urus BPJS masyarakat, bukan urus pokir mereka saja, pokir terus di pikir,” tuturnya.

Adapun 11 anggota DPRD Nunukan yang disebut-sebut yang tidak hadir di paripurna dengan alasan permintaan pikirnya tidak mampu dipenuhi pemerintah adalah, 6 orang dari fraksi Hanura, 4 orang fraksi Nasdem dan 1 orang dari fraksi Gerindra.

Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus yang hadir dalam rapat paripurna tidak bersedia memberikan tanggapan terhadap penundaan paripurna maupun persoalan pokir.

“Nantilah ya, kan belum selesai juga pembahasan ini,” tuturnya.