NUNUKAN.LK – Rencana pemerintah pusat memangkas dana Transper ke Daerah (TKD) dalam APBN tahun 2026 dipastikan akan berimbas besar bagi Kabupaten Nunukan, yang sebagian alokasi keuangan daerahnya bergantung pada dana transfer
“Sejak 2025 Presiden RI Prabowo Subianto sudah melakukan efisiensi anggaran yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap strategi pembangunan di tiap daerah,’ kata Bupati Nunukan, Irwan Sabri, Selasa (14/10/2025).
Pemangkasan anggaran pusat ke daerah memaksa Kabupaten Nunukan, harus menyesuaikan program kerja yang sebelumya sudah tertata, sehingga beberapa kegiatan pembangunan daerah dilakukan penyesuaian kembali.
Meski begitu. Irwan optimis roda pemerintah tetap akan berjalan normal karena pemangkasan anggaran adalah sebuah tantangan bagi pemerintah untuk berjuang keras dan terus bergerak menuju arah kebijakan pembangunan.
“Dana Bagi Hasil (DBH) Nunukan yang sebelumnya di tahun 2025 sebesar Rp 440 miliar mengalami penurunan sisa Rp 82 miliar di tahun 2026,” ucapnya.
Namun begitu, lanjut Irwan, secara keseluruhan pendapatan keuangan daerah yang bersumber dari DBH dan DAK fisik Kabupaten Nunukan tahun 2025 ke tahun 2026 hanya minus sekitar Rp 94 miliar.
Masih kecilnya pengaruh pemotongan keuangan pusat ini disebabkan oleh naiknya pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari sebelumnya Rp 555 miliar meningkat cukup signifikan jadi Rp 830 miliar.
“Jadi Insya Allah DAU kita masih bisa mengcover belanja pembangunan Nunukan di tahun 2026 mendatang,” terangnya.
Terhadap rencana pemotongan TDK di tahun 2026, Irwan mengaku telah menginstruksikan kepada 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi anggaran hingga menyentuh angka 50 persen.
Efisiensi anggaran di tiap OPD dipastikan mempengaruhi prospek rencana pembangunan antara 10 sampai 20 persen. Akan tetapi, Irwan tetap berupaya pembangunan berjalan normal dengan mengutamakan skala prioritas.
