NUNUKAN.LK – Alinasi sopir truk perbatasan menggeruduk gedung DPRD Nunukan, menyampaikan protes atas larangan kegiatan penyeberangan kendaraan bermuatan barang di dermaga tradisional kandang babi di Jalan Lingkar Nunukan menuju dermaga Sianak Sebatik.
Aksi protes yang disampaikan para sopir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Nunukan, sebagai bentuk kekecewaan terhadap surat larangan diterbitkan kepada Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) kelas III Sungai Nyamuk.
Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, mengatakan larangan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal tertuang dalam Surat Nomor AL.308/1/1/UPP.SN-26 tertanggal 9 Februari 2026 yang didalamnya mencantumkan Permenhub Nomor 52 Tahun 2021 tentang terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan sendiri
“Surat larangan kepala UPP Kelas III Sungai Nyamuk, Saharuddin, menimbulkan kegaduhan terhadap kegiatan distribusi kebutuhan masyarakat di pulau Nunukan dan Sebatik,” kata Mansur, Kamis (12/02/2026).
Sejak diberlakukannya larangan, puluhan truk bermuatan barang di dermaga tradisional kandang babi Nunukan maupun di dermaga Sianak, Sebatik, mengalami kerugian baik waktu maupun biaya.
Penghentian angkutan penyeberangan menggunakan kapal LCT di dermaga tradisional secara tidak langsung mengganggu perekonomian di kedua pulau, stok sembako, material bangunan mulai langka lantaran truk gagal berangkat sejak 4 hari lalu
“Berapa besar kerugian sopir dan pemilik barang termasuk masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan kebutuhan hidup,” sebutnya.
Perwakilan aliansi sopir truk perbatasan Nunukan, H. Fadli meminta DPRD Nunukan dan pemerintah daerah membantu fasilitasi kemudahan bagi truk yang hendak menyeberang dari dermaga kandang babi Nunukan ke dermaga sianak Sebatik.
“Saya sudah 3 hari bermalam di dermaga, ada juga teman dari Berau sudah 4 hari tidur di mobil bermuatan barang ekpedisi untuk warga Sebatik,” tuturnya.
