Setujui Raperda APBD-P 2026, DPRD Nunukan Beri 10 Cacatan Rekomendasi Penting

NUNUKAN.LK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Kalimantan Utara, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD tahun 2026, sekaligus memberikan 10 catatan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Persetujuan dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Nunukan Nomor 7 Tahun 2026, dimana dalam keputusan disampaikan pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp1,867 triliun, naik Rp37,165 miliar dari sebelumnya Rp1,830 triliun.

Belanja daerah ditetapkan Rp2,077 triliun, meningkat Rp21,119 miliar dari sebelumnya Rp2,056 triliun. Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan mengalami penurunan Rp16,046 miliar, dari sebelumnya Rp228,441 miliar menjadi Rp212,395 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap Rp3 miliar dan tidak mengalami perubahan.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan, Ramsah, mengatakan meski memberikan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, DPRD perlu menyampaikan sejumlah cacatan strategis untuk dapat diperhatikan Bupati Nunukan sebagai berikut.

1. Banggar DPRD Nunukan mencatat adanya penyesuaian penurunan target PAD pada APBD Perubahan. Terkait hal tersebut, Pemerintah daerah diminta untuk terus mendorong inovasi sistem pencatatan serta memperkuat intensifikasi pajak dan retribusi daerah agar penggalian potensi lokal tetap berjalan optimal di masa mendatang.
2. Mengingat singkatnya sisa waktu pelaksanaan APBD-P Banggar berharap seluruh perangkat daerah segera mengeksekusi program kerja pada alokasi belanja operasi dan belanja modal secara tepat waktu, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengenai peningkatan pelayanan publik dan sektor prioritas, Banggar menekankan agar pengalokasian anggaran tetap memprioritaskan sektor-sektor krusial, meliputi penguatan sektor pertanian, pemenuhan infrastruktur dasar.

“Termasuk peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan,” kata Ramsah.

4. Banggar meminta Bapenda bersama OPD terkait melakukan evaluasi terhadap belum tercapainya target PAD guna memastikan penyusunan dan penetapan target pendapatan di masa mendatang lebih realistis, terukur, serta terhindar dari potensi over-target.
5. Ramsah juga menyampaikan bahwa peningkatan alokasi belanja operasi harus dipastikan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat, serta membatasi alokasi yang bersifat operasional birokrasi dan konsumtif.
6. Penyesuaian anggaran belanja modal hendaknya dibatasi pada kegiatan yang secara teknis tidak memungkinkan diselesaikan dengan tetap memprioritaskan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dasar dan kualitas pelayanan publik

“Khusus kepada OPD pengelola Transfer ke Daerah (TKD) harus meningkatkan pemenuhan kinerja agar alokasi transfer dari Pemerintah Pusat tidak berkurang,” sebutnya.

7. Setelah tercapainya persetujuan bersama ini, Pemerintah daerah diminta mengerjakan penyampaian dokumen Raperda kepada Gubernur Kaltara, guna menjalani proses evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
8. Berdasarkan hasil rapat Banggar DPRD Nunukan bersama tim anggaran pemerintah daerah tanggal 21 September 2026, terjadi penyesuaian anggaran di mana pendapatan daerah mencatatkan kenaikan dan belanja daerah mengalami penurunan, sehingga menghasilkan penambahan alokasi dana pada APBD-P tahun 2026.
9. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan penambahan anggaran ini secara bertanggung jawab, tepat guna, serta berpedoman teguh pada aturan hukum yang berlaku.
10. “Banggar berharap komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodasi seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Hal ini merujuk pada masukan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya,” tutup Ramsah.