“Semoga saja KPK tahu, turun kesini mengecek anggaran pokir. Capek saya mendengar begini, kok mau menghambat kegiatan pemerintah daerah,” kesalnya.
Kekecewaan disampaikan juga anggota DPRD Nunukan, Rian Antony, politisi partai Golkar ini sangat menyesalkan ketidakhadiran 11 anggota DPRD untuk membahas kota keuangan pemerintah daerah.
“Kami butuh cepat paripurna biar pipa air bersih bisa dibangun, bisa urus BPJS masyarakat, bukan urus pokir mereka saja, pokir terus di pikir,” tuturnya.
Adapun 11 anggota DPRD Nunukan yang disebut-sebut yang tidak hadir di paripurna dengan alasan permintaan pikirnya tidak mampu dipenuhi pemerintah adalah, 6 orang dari fraksi Hanura, 4 orang fraksi Nasdem dan 1 orang dari fraksi Gerindra.
Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus yang hadir dalam rapat paripurna tidak bersedia memberikan tanggapan terhadap penundaan paripurna maupun persoalan pokir.
“Nantilah ya, kan belum selesai juga pembahasan ini,” tuturnya.
