Pemkab Nunukan Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Hanura dan PKS

NUNUKAN.LK – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Jumat (18/09).

Mewakili Bupati Nunukan, Irwan Sabri, Sekretaris Daerah (Sekda) Setkab Nunukan, Raden Iwan Kurniawan menyampaikan terima kasih atas pandangan fraksi Hanura dan PKS yang dinilai sebagai masukan dan saran baik untuk menyelenggaraan pemerintahan kedepan.

“Secara khusus pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Hanura untuk saran masukan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Iwan, Jumat (18/09/2026).

Pemerintah daerah sepakat dengan saran Frajsi Hanura untuk senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas layanan kesehatan di berbagai tingkatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga sependapat untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Komitmen ini tercermin dengan rumusan misi pertama dalam RPJMD 2025–2029 yang secara substansi berfokus pada peningkatan sumber daya manusia.

“Begitu pula komitmen untuk mengupayakan penguatan UMKM melalui berbagai instruksi seperti memberikan simpul ekonomi. Saran Fraksi Partai Hanura menjadi masukan utama dalam rangka perbaikan ke depannya,” sebutnya.

Saat ini pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan beasiswa secara proporsional kepada pelajar dan mahasiswa baik beasiswa non akademik maupun prestasi hingga beasiswa keluarga kurang mampu.

Terhadap Makan Bergizi Gratis, peran pemerintah daerah dalam program sebatas pengawasan dan standarrnisasi layak higienis dan sanitasi bagi dapur SPPG serta penguatan rantai pemasok lokal agar dapat menjadi mitra alternatif pemasok kebutuhan dapur SPPG.

“Kami komitmen untuk memastikan standar pelayanan gizi dapat dilaksanakan secara konsisten dan perkelanjutan sesuai standar,” sebutnya.

Pemerintah daerah sependapat dengan Fraksi Hanura untuk percepatan serapan anggaran keuangan daerah agar dapat berdampak langsung kepada masyarakat. sama hal dengan saran pengelolaan anggaran darurat bencara agar tepat sasaran.

Adapun terhadap pandangan umum Fraksi PKS, Pemerintah Nunukan menyampaikan apresiasi atas masukan terkait penurunan pendapatan daerah dan belanja modal. Pemerintah menyadari bahwa penurunan pendapatan akan berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah.

“Kita sudah lakukan penyesuaian kebijakan belanja dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, selektivitas, dan ketepatan sasaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,” bebernya.