Muhammad Nasir Ajak Semua Elemen Terus Bergerak Memperjuangkan DOB Kaltara

Jangan sampai ketika pemerintah pusat mulai membuka ruang atau membuat kebijakan baru tentang penataan daerah namun justru daerah belum siap.

“Mulai sekarang seluruh dokumen, kajian, persyaratan administratif, dukungan pemerintah daerah, dukungan DPRD dan dukungan masyarakat harus terus kita konsolidasikan,” tuturnya.

Perkembangan regulasi harus menjadi alasan bagi seluruh elemen di Kaltara untuk semakin aktif melakukan komunikasi dan perjuangan ke pemerintah pusat, bukan justru menunggu secara pasif sampai moratorium dicabut.

“Kita harus memanfaatkan momentum ini. Datangi kementerian terkait, bangun komunikasi dengan DPR RI, DPD RI dan semua pihak yang memiliki kewenangan di pusat. Kita perlu menyampaikan argumentasi secara utuh alasan DOB di Kaltara,” ujarnya.

DOB Kaltara Dimensi Strategis Perbatasan

Kebutuhan DOB di Kaltara tidak semata-mata dilihat dari aspek jumlah penduduk atau kemampuan fiskal, tapi juga mempertimbangkan karakter geografis, rentang kendali pemerintahan, pelayanan masyarakat serta posisi sebagai wilayah perbatasan negara.

Khusus Kabupaten Nunukan, aspirasi pembentukan Kabupaten Krayan dan Kota Sebatik telah lama diperjuangkan masyarakat. perbatasan Krayan dan Sebatik memiliki karakteristik berbeda dengan banyak wilayah lain di Indonesia, sehingga kebutuhan pemekaran perlu dilihat pula dari perspektif kepentingan strategis nasional.

“Ini bukan sekedar persoalan menambah kabupaten atau kota. Yang kita perjuangkan adalah bagaimana pelayanan pemerintah semakin dekat, pembangunan lebih merata dan kehadiran negara semakin kuat di wilayah perbatasan,” ungkapnya.

“Yang penting kita jangan berhenti berjuang dan jangan sampai kehilangan momentum,” tutupnya.