“Tim adat sudah cek kelapangan, disana belum ada pekerjaan sama sekali, kalaupun ada hanya tiang-tiang panjang yang menutup tepi sungai,” bebernya.
Mewakili masyarakat adat, Rudi mengingatkan perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan dengan mengambil hasil bumi di Desa Palaju, tanpa memikirkan nasib masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.
Masyarakat adat sudah sangat baik dan bijak menerima perusahaan beroperasi di lahan adatnya, masyarakat juga selalu menempuh jalur mediasi serta dikeluarkan dalam penyelesaian persoalan.
“Bapak cari makan di lahan adat kami, kalau sudah kaya raya mengambil hasil bumi, jangan pula membunuh kehidupan masyarakat secara perlahan,” tuturnya.
Kepala Desa Palaju, Kecamatan Sembakung, Nasrul meminta DPRD Nunukan selalu wakil rakyat dapat membantu penyelesaian persoalan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dampak dari penambangan batubara PT MIP.
Pemerintah Desa Palaju telah meninjau lokasi sungai untuk memastikan keluhan masyarakat, sekaligus mensinkronkan laporan pihak perusahaan yang mengklaim sudah melakukan pekerjaan terhadap keluhan masyarakat.
“Hasil pemeriksaan kami, ketiga sungai itu sudah tertutup mengalami pendangkalan, jadi masyarakat tidak lagi bisa beraktifitas mencari nafkah disana,” terangnya.
Sementara itu, General Manager PT MIP Nunukan, M. Robert Boro mengaku pihak perusahaan sudah merespon surat tuntutan masyarakat yang dibuktikan dengan membalas surat yang dikirimkan adat Tidung Sembakung.
“Kami sudah merespon surat dengan mengirimkan surat, bahan kami bersedia hadir dalam pertemuan bersama DPRD Nunukan, ini adalah bukti ada berniat naik dari perusahaan,” bebernya.
Robert berharap masyarakat dapat melihat masalah ini dengan pikiran jernih, sehingga membuahkan satu kesimpulan bersama untuk disepakati disaksikan anggota DPRD Nunukan sebagai fasilitator penyelesaian masalah.
