“Kami akan memanggil pihak kampus Poltek Nunukan dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat pada Senin 24 Februari 2025,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur menerangkan pemerintah Nunukan sudah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pendidikan sekitar 22 persen dari APBD.
“Saya kira anggaran pendidikan sudah cukup besar ya, bahan kami juga sudah mengesahkan APBD tahun 2025 untuk pendidikan sebesar Rp 477 miliar,” terangnya.
Hal penting dari demonstrasi mahasiswa ini adalah tuntutan perbaikan beasiswa, Mansur sepakat meminta pemerintah memperbesar anggaran beasiswa di tahun 2025 agar jumlah penerima lebih banyak lagi.
Mansur juga mewanti wanti manajemen Kampus Poltek Nunukan untuk berbenah, kebijakan kampus yang merugikan mahasiswa, menjadi jawaban, mengapa selama ini kampus Nunukan sepi pendaftar.
Untuk memperjuangkan aspirasi ini, Mansur berencana meminta data penerima beasiswa ke Pemerintah Nunukan. Dari data itu akan diketahui berapa anggaran dan berapa jumlah pelajar serta mahasiswa penerima bantuan.
“Saya tidak ingin anggaran pendidikan dimarjinalkan. Kalau rumah dinas dewan mau ditempati mahasiswa silahkan, kami tidak masalah,” ungkapnya.
