Listiani Minta Pemerintah Perjelas Pembagian Kewenangan Penanganan Bencana di Kaltara

oleh -
oleh
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Listiani

TARAKAN.LK – Pembagian kewenangan antar level pemerintahan kerap kali menghambat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program emergensi dan penanganan cepat bagi masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Listiani mengatakan, persoalan kewenangan sering kali membuat anggota legislatif kebingungan dalam mengambil yang dapat untuk membantu masyarakat di daerah.

“Kadang ada persoalan ini Daerah Pemilihan (Dapil) misalnya kondisi darurat bencana, kami ingin membantu, tapi kewenangan ada di provinsi,” kata Listiani, Sabtu (21/11/2026).

Listiani mengaku sempat mengalami kebingungan mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana di daerah, karena adanya aturan yang membatasi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu diperjelas agar pelaksanaan penanggulangan bencana tidak berbenturan dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

“Batas kewenangan sangat penting bagi anggota legislatif, khususnya dalam menentukan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah,” tuturnya.

Dalam persoalan ini, kata Listiani, KPK pernah mengingatkan bahwa sebelum memberikan bantuan, harus dilihat terlebih dahulu apakah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota

Karena itu, Listiani menilai komunikasi dan koordinasi antar lembaga perlu terus diperkuat. Dengan pembagian tugas yang terarah, dukungan pemerintah provinsi terhadap penanganan kebencanaan di daerah diharapkan bisa berjalan lebih efektif.

“Saya kira perlu mencari ruang kontribusi yang tepat agar dukungan dari DPRD provinsi tetap dapat dirasakan pemerintah kabupaten/kota.

No More Posts Available.

No more pages to load.