![](http://liputankaltara.com/wp-content/uploads/2025/12/banner-pemprov-kaltara.jpeg")
NUNUKAN.LK – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Ryan Antoni mendampingi kunjungan kerja Bupati Nunukan, Irwan Sabri meninjau sejumlah akses ruas jalan di dataran tinggi perataan Krayan.
Selama ini persoalan transportasi jalan di perbatasan Krayan kerap kali menjadi keluhan masyarakat, terutama di musim penghujan dimana bentuk jalan berubah wujud layaknya gubangan sawah dengan lumpur tebal.
“Kunjungan langsung Bupati Nunukan adalah hal penting agar persoalan yang selama ini disampaikan masyarakat dapat dilihat secara nyata di lapangan,” kata Rian, Rabu (19/08/2026).
Ryan menerangkan, pembangunan akses jalan penghubung antar kecamatan di Krayan merupakan kewenangan Provinsi Kaltara dan pemerintah pusat karena jalan tersebut dikategorikan jalan nasional.
Untuk itu, dirinya mendorong agar Pemprov Kaltara melihat langsung kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan, sehingga dapat memahami tiap persoalan secara utuh.
“Kami mengapresiasi Bupati Nunukan datang melihat titik jalan rusak yang viral beberapa waktu ini. Ini merupakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat kita,” bebernya.
Persoalan akses jalan di Krayan tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan teknis pembangunan, tetapi sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia.
Pemerintah Nunukan selama ini telah menyiapkan langkah awal melalui alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD untuk mengintervensi sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu membuka kembali akses masyarakat, sembari menunggu penanganan yang lebih luas melalui koordinasi pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Dari hasil peninjauan lokasi, terdapat sekitar 13 titik ruas jalan yang membutuhkan penanganan cepat,” bebernya.
Guna mempercepat proses perbaikan jalan diperlukan pembahasan bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, termasuk melibatkan instansi teknis seperti DPUPR dan BPBD.
Rian berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian bersama hingga ke tingkat pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur di Krayan memiliki arti strategis karena menyangkut konektivitas antar di wilayah perbatasan, distribusi hasil pertanian, serta akses terhadap pelayanan dasar.
“Kami berharap langkah ini menjadi pemicu bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan di Krayan Raya,” ungkapnya.
